Tanpa Kajian Kuat, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bisa Jadi Lubang Baru Anggaran Negara

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi. Studi kelayakan menjadi penting untuk menekan masalah di kemudian hari dalam proyek tersebut. 

"Feasibility studies-nya harus kuat dulu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/10).

Selain perihal kelayakan (feasible), hal yang penting juga menurut Zaenur ialah memastikan tidak ada moral hazard atau penyimpangan dalam proyek itu. Dia turut mewanti-wanti agar tak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari proyek yang diperkirakan bakal bernilai besar tersebut. 

Baca juga : Bikin Biaya Bengkak, Luhut Minta Kereta Cepat ke Surabaya Minim Terowongan

Kesanggupan keuangan negara juga menjadi hal krusial. Berkaca dari kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah harus benar-benar mengalkulasi dengan matang perencanaan hingga tahapan eksekusi jika ingin membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya. 

"Jangan sampai ada moral hazard, ada orang-orang yang punya tujuan untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, mengambil kesempatan dalam proyek ini," jelas Zaenur. 

Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat, bahkan jika memungkinkan dari tahap perencanaan. "Itu perlu untuk dipersiapkan dengan baik, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, juga harus dikawal, jangan sampai ada tindak pidana korupsi di sana," pungkas Zaenur.

Sebelumnya pemerintah menyatakan tetap menggodok pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahkan mengatakan permasalahan kereta cepat Jakarta-Bandung jangan sampai menghambat pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. (Z-10)