Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2024, Komisi X DPR menyampaikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp725,8 miliar.
DPR berharap, dengan alokasi anggaran tersebut, program-program peningkatan literasi untuk generasi bangsa bisa dimanfaatkan dengan penuh.
Upaya ini penting dilakukan pada tahun mendatang agar minat baca di kalangan pemuda semakin menyebar dan meluas.
Baca juga: Perpusnas Tingkatkan Literasi Masyarakat demi Ciptakan SDM Unggul
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
“Kami yakini bahwa dengan anggaran yang ada yang sebesar Rp725 miliar ini, Pak Syarif dan kawan-kawan tetap mampu memanfaatkannya secara maksimal dan (memberikan) terobosan-terobosan maupun kinerja yang baik untuk meningkatkan literasi di masyarakat kita juga bisa menjadi contoh untuk gerakan perpustakaan di (berbagai) negara-negara,” ungkap Hetifah.
Baca juga: Perpusnas Perkenalkan Peran Perpustakaan dalam Masyarakat Inklusif di WLIC IFLA
Sebagai informasi, Perpusnas memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp725.830.194. Di mana, pagu tesebut akan dibagi untuk 5 (lima) unit kerja.
Perinciannya di antaranya, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebesar Rp144,79 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan sebesar Rp275,32 miliar, Sekretariat Utama sebesar Rp231,23 miliar, Unit Kerja Mandiri sebesar Rp46,21 miliar, beserta UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta sebesar Rp28,25 miliar. (RO/S-4)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran di 2025. Totalnya mencapai Rp201 miliar
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
Menurut Moh Rano Alfath, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved