Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BERDASARKAN Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2024, Komisi X DPR menyampaikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp725,8 miliar.
DPR berharap, dengan alokasi anggaran tersebut, program-program peningkatan literasi untuk generasi bangsa bisa dimanfaatkan dengan penuh.
Upaya ini penting dilakukan pada tahun mendatang agar minat baca di kalangan pemuda semakin menyebar dan meluas.
Baca juga: Perpusnas Tingkatkan Literasi Masyarakat demi Ciptakan SDM Unggul
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
“Kami yakini bahwa dengan anggaran yang ada yang sebesar Rp725 miliar ini, Pak Syarif dan kawan-kawan tetap mampu memanfaatkannya secara maksimal dan (memberikan) terobosan-terobosan maupun kinerja yang baik untuk meningkatkan literasi di masyarakat kita juga bisa menjadi contoh untuk gerakan perpustakaan di (berbagai) negara-negara,” ungkap Hetifah.
Baca juga: Perpusnas Perkenalkan Peran Perpustakaan dalam Masyarakat Inklusif di WLIC IFLA
Sebagai informasi, Perpusnas memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp725.830.194. Di mana, pagu tesebut akan dibagi untuk 5 (lima) unit kerja.
Perinciannya di antaranya, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebesar Rp144,79 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan sebesar Rp275,32 miliar, Sekretariat Utama sebesar Rp231,23 miliar, Unit Kerja Mandiri sebesar Rp46,21 miliar, beserta UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta sebesar Rp28,25 miliar. (RO/S-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran di 2025. Totalnya mencapai Rp201 miliar
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
Menurut Moh Rano Alfath, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan mendukung sepenuhnya permintaan kenaikan anggaran tahun 2024 untuk Kejagung dan PPATK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved