Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran di 2025. Totalnya mencapai Rp201 miliar.
"Kami berharap sesungguhnya masih memerlukan tambahan sekitar Rp201.947.994.000," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Usulan penambahan anggaran itu untuk program dukungan manajemen yang awalnya Rp957,97 miliar menjadi Rp1.022,98 triliun. Kemudian, untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang kini menjadi Rp416,41 miliar.
Baca juga : Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada
"Program pencegahannya yaitu kami berharap dari Rp279,47 miliar ke Rp416,41 miliar," ujar Ghufron.
Dia menuturkan penambahan usulan anggaran dibutuhkan karena adanya penambahan pegawai KPK. Lembaga Antikorupsi menambah pegawai sebanyak 230 orang.
Penambahan pegawai itu juga berkonsekuensi pada ditambahnya keperluan perangkat tactical survelliance. Sehingga, kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi diklaim akan lebih optimal bila anggaran ditambah.
"Jadi sesungguhnya kebutuhan ini adalah bagian dari konsekuensi kami telah meningkatkan jumlah SDM. Tetapi kalau SDM-nya bertambah, tetapi alat tacticalnya tidak bertambah maka tentu kemudian efektivitas dari pemberantasan Korupsi menjadi kurang optimal," ujar Ghufron.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
DPR berharap, dengan alokasi anggaran tersebut, program peningkatan literasi untuk generasi bangsa oleh Perpusnas bisa dimanfaatkan dengan penuh.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
Menurut Moh Rano Alfath, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved