Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10). Salah satunya pembahasannya yaitu keinginan penambahan anggaran kementerian menjadi lebih dari Rp20 triliun
Rencana semula, kata dia, Natalius Pigai diundang untuk menghadiri rapat kerja pada Senin ini, tetapi ada perubahan jadwal. Adapun agenda utamanya, yakni perkenalan kementerian dengan komisi yang menjadi mitra serta membahas rencana kerja ke depan.
"Rabu itu siang kalau nggak salah," kata Willy dikutip Antara, Senin (28/10).
Selain itu, menurutnya rapat kerja bersama mitra-mitra komisi tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas legislasi. Dia mengatakan Komisi XIII DPR RI bakal membahas rancangan undang-undang yang bakal menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Terkait permintaan anggaran besar itu, Willy menilai bahwa HAM mencakup berbagai urusan secara luas. Namun, dia mengaku bakal mendalami permintaan anggaran itu karena Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti soal prioritas alokasi anggaran.
"Makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi fundamental right, cuma sekarang ada kementerian tersendiri," kata dia.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10). (Ant/P-5)
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban dalam kasus Cidahu.
MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.
Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
Ia juga meminta kepada berbagai pihak khususnya media dan para pakar pendidikan untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya agar lebih transparan.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.
Pigai mengaku dirinya tidak memiliki masalah dengan kesenian selama tidak dilakukan secara anonim dan mengandung unsur tuduhan.
Selain Thailand, dia juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar
TPKB mengecam sikap Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta terkait perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu yang menjadi lokasi retret remaja Kristen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved