Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya akan mendalami permintaan anggaran Rp20 triliun yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Willy mengatakan Natalius memiliki pertimbangan sendiri menyampaikan keinginan anggaran hingga Rp20 triliun tersebut. Ia mengatakan DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai.
"Tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Kita tunggulah nanti. Kami juga belum bisa merespon apa-apa. Karena Rp20 triliun itu konsiderannya apa saja. Apa yang akan didalami ini. Apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Willy mengatakan permintaan anggaran itu harus ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya.
"Kami di DPR ini tugasnya kan melakukan itu secara lebih mendalam. Kita tunggu aja apa yang kemudian. Kan kadang-kadang juga ada impresi mungkin dari beliau. Kita tunggu aja dan kita husnudzon aja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri," katanya.
"Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementeriannya. Pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia," katanya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri HAM Natalius Pigai pada pekan depan. "Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya," katanya.
Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. "Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10). (Faj/I-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
DPR memerlukan pijakan yang kuat agar tak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyatakan bahwa saat ini masyarakat telah menaruh hati dan harapannya di Timnas Indonesia. Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy
Willy menjelaskan bahwa Surya Paloh akan hadir pada acara peringatan HUT ke-75 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 besok.
KOMISI XIII DPR bakal mencermati daftar 44 ribu narapidana (napi) yang bakal mendapatkan amnesti dari pemerintah. Hal ini untuk cegah napi titipan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved