Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya akan mendalami permintaan anggaran Rp20 triliun yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Willy mengatakan Natalius memiliki pertimbangan sendiri menyampaikan keinginan anggaran hingga Rp20 triliun tersebut. Ia mengatakan DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai.
"Tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Kita tunggulah nanti. Kami juga belum bisa merespon apa-apa. Karena Rp20 triliun itu konsiderannya apa saja. Apa yang akan didalami ini. Apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Willy mengatakan permintaan anggaran itu harus ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya.
"Kami di DPR ini tugasnya kan melakukan itu secara lebih mendalam. Kita tunggu aja apa yang kemudian. Kan kadang-kadang juga ada impresi mungkin dari beliau. Kita tunggu aja dan kita husnudzon aja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri," katanya.
"Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementeriannya. Pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia," katanya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri HAM Natalius Pigai pada pekan depan. "Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya," katanya.
Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. "Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10). (Faj/I-2)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
SALAH satu misi fundamental didirikannya negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
DPR memerlukan pijakan yang kuat agar tak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved