Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya akan mendalami permintaan anggaran Rp20 triliun yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Willy mengatakan Natalius memiliki pertimbangan sendiri menyampaikan keinginan anggaran hingga Rp20 triliun tersebut. Ia mengatakan DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai.
"Tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Kita tunggulah nanti. Kami juga belum bisa merespon apa-apa. Karena Rp20 triliun itu konsiderannya apa saja. Apa yang akan didalami ini. Apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Willy mengatakan permintaan anggaran itu harus ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya.
"Kami di DPR ini tugasnya kan melakukan itu secara lebih mendalam. Kita tunggu aja apa yang kemudian. Kan kadang-kadang juga ada impresi mungkin dari beliau. Kita tunggu aja dan kita husnudzon aja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri," katanya.
"Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementeriannya. Pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia," katanya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri HAM Natalius Pigai pada pekan depan. "Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya," katanya.
Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. "Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10). (Faj/I-2)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen penting korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif.
KETUA Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengingatkan seluruh kader partai agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Komisi XIII DPR menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan pembayaran royalti lagu. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved