Berita Terbaru Natalius Pigai Hari Ini

Kasus-Kasus Terdahulu Cukup untuk Membangkitkan Kesadaran Pelaku Bisnis atas HAM

Ia mencontohkan kasus lumpur Lapindo, di mana korporasi memiliki tanggung jawab atas kelalaian operasionalnya, namun ketika perusahaan tidak mampu menanggung beban tersebut.

Menteri HAM : Negara Bisa Larang Pengibaran Bendera One Piece saat HUT ke-80 RI

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan melarang pengibaran bendera fiksi kartun One Piece dalam saat peringatan HUT ke-80 RI

ASEAN Diusulkan Miliki Wadah Khusus Para Menteri Tangani HAM

Selain Thailand, dia juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.

Menteri Pigai Sebut Penyerapan Anggaran Kementerian HAM 2024 Capai 97,08 Persen

Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM

Menteri Pigai: RUU HAM akan Perkuat Rekomendasi Komnas HAM agar Berkekuatan Hukum

PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.

Perkuat DIM RUU HAM Bersama Pakar, Pemerintah Redefinisi Pelaku Kekerasan HAM

Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar

Sikap Stafsus Menteri HAM soal Perusakan Rumah Singgah di Sukabumi Dikecam

TPKB mengecam sikap Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta terkait perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu yang menjadi lokasi retret remaja Kristen. 

Menteri Pigai Nilai Stafsusnya telah Cederai Perasaan Korban Kasus Cidahu

MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban dalam kasus Cidahu.

Menteri Pigai: DIM RUU HAM Hampir Rampung, Pembahasan Bersama DPR Dimulai Agustus 2025

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM 

Menteri Pigai: DIM RUU HAM hampir Rampung

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menteri Pigai Usul Korupsi Masuk Pelanggaran HAM

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM

Kementerian HAM Jadi Jembatan Pusat-Daerah Tangani Pengungsi di Papua

Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Pemenuhan Hak Dasar Warga Pulau Mesa di Labuan Bajo belum Optimal

MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.

Pigai Berjanji akan Mendorong DPR untuk Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tahun Ini

Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat. 

Menteri HAM akan Awasi Pelaksanaan Program Pengiriman Siswa ke Barak di Jawa Barat

Ia juga meminta kepada berbagai pihak khususnya media dan para pakar pendidikan untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya agar lebih transparan. 

Menteri Pigai: Kebijakan Siswa ke Barak Bisa Diterapkan Secara Nasional jika Berhasil

Jika kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI berhasil, Pigai meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengadopsinya secara nasional. 

Berbeda dengan Komnas HAM, Pigai tak Persoalkan Kebijakan Mengirim Anak Nakal ke Barak

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, program pembinaan bagi siswa nakal di barak militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi harus dikaji ulang.

Utusan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

Rangkaian kegiatan para utusan terkait pemakaman Paus Fransiskus difasilitasi penuh oleh staf Kementerian Sekretariat Negara.

Pemberantasan Narkotika Harus Sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik. 

Kepolisian Diminta Tempuh Jalur Restoratif Terhadap Aktivis HAM

Sejumlah aktivis dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilaksanakan secara tertutup.

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia