Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen-dokumen penting bagi para korban yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Menurut Willy, bantuan untuk korban bencana tidak boleh berhenti hanya pada penyaluran logistik, tetapi juga mencakup kebutuhan bantuan administratif, termasuk penerbitan kembali dokumen kependudukan dan kenegaraan yang rusak atau hilang akibat bencana.
"Bahwa bantuan bukan hanya tentang logistik, tetapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak," ujar Willy dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11), setelah kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Padang.
Legislator Partai NasDem ini secara khusus menyoroti dokumen keimigrasian. Ia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen memudahkan pelayanan penerbitan ulang.
"Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya," tegasnya.
Pimpinan Komisi XIII ini menjelaskan bahwa bencana banjir bandang di sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting.
Kemudahan administratif, seperti penerbitan kembali dokumen yang hilang akibat banjir, adalah bentuk bantuan yang meringankan beban masyarakat.
"Ini menjadi komitmen DPR untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana alam," ujar politikus kelahiran Solok, Sumatra Barat, itu.
Untuk mewujudkan pembebasan biaya tersebut, Willy juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, mengingat pembiayaan penerbitan dokumen imigrasi berkaitan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga Sabtu (29/11/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatra mencapai 303 orang serta ratusan lain masih dinyatakan hilang. Sumatra Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak (166 jiwa), disusul Sumatra Barat (90 jiwa), dan Aceh (47 jiwa). Upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan. (I-2)
PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini keseriusan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani bencana Sumatra.
Pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat tahap pemulihan pascabencana di Sumatra Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas perhatian dan langkah cepat dalam penanganan bencana.
SKALA kerusakan akibat banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tapi kerusakan lingkungan.
Kemenag akan memberikan perhatian penuh pada kebutuhan logistik serta pemulihan rumah ibadah dan layanan pendidikan pascabencana banjir dan longsor di Aceh
BANJIR besar yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terus menimbulkan dampak luas bagi ribuan warga.
GUNUNG Marapi erupsi di Sumatera Barat, Minggu (1/3), pukul 15.11 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1.500 meter di atas puncak
COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria melakukan kunjungan kerja ke Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin.
MENJELANG masuknya bulan suci Ramadan 1447 H, masyarakat Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, menggelar tradisi adat dan religi tahunan bertajuk Limau Barongge.
Sebanyak 210 KK di Jorong Kayu Pasak Selatan masih berjalan kaki melintasi jembatan darurat pascabanjir susulan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memastikan sistem satu arah (one way) pada jalur Padang–Bukittinggi tidak akan diberlakukan pada masa Lebaran 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved