80% Dampak Banjir Sumatra Dipicu Kerusakan Lingkungan

SKALA kerusakan akibat banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Erma Yulihastin, menyebut energi Siklon Senyar hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap dampak bencana, sementara 80 persen lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan.

“Energi dari Siklon Senyar hanya berdampak sekitar 20 persen terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Selebihnya lebih banyak disebabkan oleh perubahan lingkungan,” kata Erma, Jumat (19/12). 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November lalu menyebabkan sedikitnya 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang dinyatakan hilang, serta 147 rumah rusak. Jumlah korban tersebut lima kali lebih besar dibandingkan bencana Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada 2021, meski keduanya sama-sama merupakan siklon tropis kategori 3.

Baca juga : Kemenag Prioritaskan Kebutuhan Logistik dan Pemulihan Layanan Keagamaan Pascabencana Sumatra

Menurut Erma, besarnya dampak bencana di Sumatra berkaitan erat dengan alih fungsi lahan dan lemahnya tata ruang. Ia merujuk jurnal American Meteorological Society yang menunjukkan bahwa tutupan lahan di darat berpengaruh terhadap pergerakan badai di laut.

“Ketika tutupan lahan masih terjaga, suhu daratan lebih dingin karena proses evaporasi sehingga badai cenderung menjauh dari daratan. Namun saat hutan ditebang dan lahan terbuka menjadi panas, siklon yang terbentuk dari udara panas permukaan laut justru bergerak mendekati daratan,” ujarnya.

Erma juga memproyeksikan Sumatra sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap perubahan iklim di Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Berdasarkan 14 model proyeksi iklim hingga 2040, wilayah Sumatera Utara dan Riau diprediksi paling rentan terhadap hujan dan angin ekstrem, terutama pada periode Desember–Januari. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Baca juga : Kolaborasi Memberikan Bantuan kepada Korban Banjir Sumatra

Aceh kehilangan tutupan hutan

Pandangan serupa disampaikan Direktur Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan. Ia menyebut Aceh terus kehilangan tutupan hutan dalam satu dekade terakhir. Padahal, pascatsunami 2004, Aceh sempat memiliki rencana tata ruang yang memetakan sensitivitas lahan dan sebaran penduduk.

“Dari pemetaan itu sudah jelas bahwa pembukaan lahan baru akan meningkatkan risiko bencana karena daya dukung lingkungan telah mencapai batas maksimal,” kata Farwiza.

Ia juga merujuk penelitian Cut Azizah yang menyimpulkan wilayah Aceh Tamiang sangat rentan akibat hilangnya banyak daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan lingkungan diperkirakan memicu banjir bandang di 70 persen desa di Aceh Tamiang, serta wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara. “Ini sebenarnya sudah lama diketahui,” ujarnya.

Di Sumatra Utara, wilayah dengan dampak banjir terparah dikelilingi berbagai industri ekstraktif. Peneliti Toba Initiative, Delima Silalahi, menilai masyarakat kerap menjadi korban pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Delima juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana ini. Menurutnya, ketiadaan status bencana nasional menyulitkan koordinasi antardaerah terdampak. “Air bersih di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan masih sulit. Banyak warga mengungsi secara mandiri ke bukit-bukit, seperti di Angkola,” katanya.

Selain kendala pendataan korban dan penumpukan bantuan, hujan dan banjir yang masih berlangsung turut menghambat distribusi logistik ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tersebut, Delima menyebut solidaritas warga menjadi penopang utama di lapangan. “Warga membantu warga agar bisa bertahan,” ujarnya.

Risiko desa berbasis tambang 

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyoroti ironi bencana banjir di Sumatera. Berdasarkan riset CELIOS, desa-desa yang bergantung pada sektor tambang memiliki risiko pencemaran lingkungan dan bencana lebih besar. 

Pada 2018, satu dari dua desa berbasis tambang memiliki potensi banjir lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak bergantung pada industri ekstraktif. Sementara itu, potensi banjir pada desa non-tambang hanya satu banding empat.

Risiko bencana juga diperparah oleh kebijakan anggaran pemerintah. Huda menyebut alokasi anggaran penanggulangan bencana hanya sekitar 0,03 persen dari APBN dan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Ia menilai pemulihan wilayah terdampak bencana akan sulit dilakukan dalam waktu singkat, terutama di Aceh dan Sumatera Barat yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. 

“Yang paling mengkhawatirkan adalah Aceh, karena upaya membangun kembali sangat bergantung pada dana transfer daerah. Sementara tahun depan, dana transfer justru dipangkas,” katanya.

Menurut Huda, anggaran pemulihan bencana sebesar Rp51,82 triliun yang disebut pemerintah belum mencakup pembangunan manusia. “Dengan politik anggaran seperti ini, butuh waktu hingga 30 tahun untuk memulihkan Aceh,” ujarnya.

Pada akhirnya, bencana di Sumatra menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dan aktivitas industri eksploitatif memang berperan, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana negara siap melindungi warganya ketika bencana terjadi. (M-3)