Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
HARAPAN petani di Provinsi Aceh untuk meraup untung besar pada musim panen rendengan (panen utama) tahun 2026 harus terkubur dalam. Alih-alih mengalami peningkatan produksi pascabanjir besar November 2025, hasil gabah di sejumlah wilayah justru merosot tajam akibat kelangkaan pupuk bersubsidi dan faktor iklim.
Amatan Media Indonesia pada Rabu (25/2), aktivitas panen di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, yang berlangsung sejak hari ketiga Ramadan diwarnai kekecewaan petani. Di Desa Meulayu dan Desa Tungkop, produktivitas gabah tercatat hanya mencapai 5,2 ton per hektare (ha), menurun signifikan dari standar normal yang biasanya mencapai 6 hingga 6,2 ton per ha.
Ridwan, salah seorang petani di Kecamatan Indrajaya, mengungkapkan bahwa penurunan hasil panen kali ini mencapai 600 hingga 800 kg per hektare. Ia menduga kuat anjloknya produksi disebabkan oleh kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska saat masa kritis pertumbuhan padi.
"Kebutuhan pupuk tahap pertama yang semestinya diberikan 3-7 hari setelah tanam, baru tersedia saat usia tanaman sudah satu bulan. Bahkan ada yang baru memupuk di usia 45 hari saat padi mulai membunting. Di fase itu, fungsi pupuk sudah tidak maksimal lagi," tutur Ridwan.
Selain masalah pupuk, pergeseran musim tanam juga menjadi kendala serius. Seharusnya masa tanam tuntas pada November 2025, namun nyatanya baru selesai pada Januari 2026. Keterlambatan ini membuat tanaman padi rentan terhadap serangan hama dan perubahan cuaca ekstrem.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Sugianto, memperingatkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi bisa berakibat fatal bagi ketahanan pangan di Aceh. Menurutnya, varietas benih unggul hasil teknologi tinggi sangat bergantung pada pemupukan berimbang.
"Benih padi unggul sekarang memiliki umur pendek (100-120 hari) dengan populasi anakan mencapai 16-20 batang per rumpun. Jika kekurangan pupuk, jumlah anakan menyusut menjadi 13 batang, yang otomatis mengurangi besar biji dan panjang malai. Hasil panen bisa menurun sampai 40 persen jika tidak ada pupuk," jelas Prof. Sugianto kepada Media Indonesia.
Ahli tanah lulusan Curtin University Australia Barat ini mendesak Kementerian Pertanian untuk segera membenahi distribusi pupuk di Aceh. Apalagi, proses rehabilitasi ratusan ribu hektare lahan yang rusak akibat banjir hingga kini belum tuntas.
"Banyak lahan yang tertimbun lumpur cukup tinggi sehingga sulit dialiri air. Jika peningkatan produksi di lahan yang masih bagus saja tidak bisa dioptimalkan karena pupuk langka, maka ancaman krisis produksi gabah di Aceh akan semakin nyata," pungkasnya. (MR/E-4)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
POLRI menambah kekuatan personel dan sarana untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatra di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyebabkan sejumlah desa tersapu dan hilang.
Pupuk Indonesia menyambut Perpres 113/2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi yang dinilai mendorong efisiensi industri.
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
Penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 665 ton sudah beroperasi sejak tahun 2020 hingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 miliar.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved