Status Darurat Bencana Sumatra Dicabut, BNPB Tetap Siaga Dampingi Masa Transisi

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut. BNPB memastikan dukungan pusat tidak berkurang meskipun daerah telah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, pencabutan status tanggap darurat bencana Sumatra telah dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Namun, hal tersebut tidak berarti BNPB menghentikan peran dan dukungannya di lapangan.

“Jadi tidak ada lagi di provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Pidijaya,” ujar Suharyanto dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/2). 

Baca juga : Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dilakukan di Sumbar

Ia menegaskan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, fase kedaruratan tidak hanya terbatas pada tanggap darurat, tetapi juga mencakup transisi darurat menuju pemulihan. Dalam fase tersebut, BNPB tetap memiliki ruang untuk memberikan dukungan kepada daerah.

“Bukan berarti BNPB mengurangi terkait bantuan. Karena kami berpegang kepada PP No.21 tahun 2008, yang dimaksud dengan kedaruratan, itu adalah siaga darurat, kemudian tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan,” kata Suharyanto.

Ia menjelaskan, kekhawatiran pemerintah daerah mengenai berkurangnya dukungan pusat setelah status darurat dicabut telah dijawab dengan komitmen BNPB untuk tetap menyalurkan bantuan melalui dana siap pakai apabila memang dibutuhkan.

Baca juga : BNPB Diminta Segera Ajukan Anggaran Tambahan Pemulihan Bencana Sumatra

“Untuk tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan itu untuk dukungan dari pemerintah pusat lewat BNPB melalui dana siap pakai, itu tidak berkurang dan bisa diberikan apabila memang betul-betul dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Dalam penanganan bencana di Sumatra, BNPB mencatat skala penanganan yang sangat besar, melibatkan tiga provinsi dan 53 kabupaten/kota terdampak. Bahkan, BNPB mengerahkan sumber daya secara masif meskipun status bencana ditetapkan sebagai bencana daerah.

“Mungkin kali inilah sejak BNPB berdiri, karena kami juga baru pertama ini langsung menangani 3 provinsi sekaligus 53 kabupaten kota yang terdampak,” ujar Suharyanto.

Ia menambahkan, seluruh jajaran BNPB turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan efektif. “Semua pejabat, eselon 1, eselon 2, ini semuanya berkantor di lapangan. Jadi meskipun statusnya ini bencana daerah tingkat provinsi, tapi kami menggelar kekuatan seolah-olah ini tingkat nasional,” katanya.

BNPB juga memastikan hingga saat ini personel masih berada di wilayah terdampak bencana Sumatra, khususnya di Aceh dan Sumatra Utara, untuk mendampingi proses transisi menuju pemulihan. (H-3)