Menteri PU Percepat Pembangunan Jembatan Permanen di Aceh

PEMERINTAH memilih mengebut pembangunan jembatan permanen di Aceh meski status tanggap darurat bencana belum sepenuhnya dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah lumpuhnya jalur logistik dan mobilitas warga akibat keterbatasan jembatan sementara yang tak mampu menahan beban kendaraan berat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, menunda pembangunan permanen justru akan memperpanjang persoalan di lapangan. Menurutnya, pembatasan tonase kendaraan sulit diterapkan secara ketat di wilayah yang sangat bergantung pada distribusi barang.

“Kalau pembangunan permanen tidak dipercepat, masalah akan terus berulang. Kendaraan berat tetap melintas karena masyarakat butuh logistik. Ini risiko yang tidak bisa kita biarkan,” ujar Dody di Jakarta, Kamis (22/1).

Baca juga : 81 Persen Jalan Nasional di Wilayah Bencana Pulih

Pada Januari 2026, Kementerian PU mulai mengerjakan delapan jembatan permanen di sejumlah kabupaten di Aceh, antara lain Jembatan Krueng Meureudu (Pidie), Krueng Tingkeum dan Ulee Langa (Aceh Besar), Teupin Mane (Aceh Utara), Krueng Beutong (Nagan Raya), Pelang (Aceh Tenggara), Mengkudu I (Aceh Besar), serta Pante Dona (Aceh Barat).

Selain jembatan, pemerintah juga membidik titik-titik rawan longsor yang selama ini menjadi “leher botol” konektivitas antarwilayah. Sedikitnya 30 titik longsoran akan ditangani di ruas strategis seperti Bireuen-Bener Meriah, Takengon-Uwaq, hingga Blangkejereng-Kutacane dan Nagan Raya.

Pembangunan ini bukan sekadar mengganti struktur darurat. Kementerian PU merancang jembatan permanen dengan standar ketahanan bencana agar tidak kembali runtuh saat cuaca ekstrem berulang.

Baca juga : Perbaikan Fasilitas Rusak usai Demo Ditarget Rampung 6 Bulan

“Satu jembatan permanen membutuhkan waktu sekitar delapan sampai sembilan bulan. Ini bukan bangunan sementara, tapi infrastruktur jangka panjang yang harus aman dan berkelanjutan,” kata Dody.

Untuk beberapa lokasi padat lalu lintas seperti Jembatan Krueng Tingkeum, pemerintah menerapkan skema ganda: jembatan sementara tetap difungsikan sembari konstruksi permanen berjalan. Dengan begitu, arus kendaraan diharapkan tidak sepenuhnya tersendat.

Secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan penanganan 20 jembatan permanen dan 68 titik longsoran di Aceh, yang dilakukan bertahap hingga Juni 2026. Fokus awal diarahkan pada jembatan nasional agar tidak ada wilayah yang terisolasi.

“Arahan Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada kabupaten atau kota yang terputus. Konektivitas adalah kunci agar ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap bergerak,” ujar Dody.

Usai masa tanggap darurat, pemerintah memastikan pekerjaan tidak berhenti. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar akan terus dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor, guna memulihkan Aceh dari dampak bencana sekaligus memperkuat fondasi infrastrukturnya ke depan. (Z-10)