Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres signifikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari total sekitar 80 ruas jalan nasional yang terdampak, mayoritas kini kembali bisa dilalui berkat kerja cepat lintas sektor.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, hasil peninjauan awal menunjukkan percepatan pemulihan berjalan sesuai target. "Hasil review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Ini berkat kerja sama Kementerian PU, TNI Angkatan Darat, dan juga oleh masyarakat setempat," ujarnya dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12).
Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional yang terdampak, 26 ruas telah berfungsi, sementara 12 ruas masih dalam tahap perbaikan. Kondisi serupa terjadi di Sumatra Utara. Dari 12 ruas terdampak, 10 ruas telah kembali difungsikan. Sementara di Sumatra Barat, hampir seluruh jalan nasional sudah pulih.
Selain jalan, pemulihan jembatan nasional juga terus dikebut. Dari total 33 jembatan nasional terdampak, sekitar 19 jembatan atau hampir 60% telah fungsional. "Untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%, sekitar 19 jembatan. Yang masih butuh pengerjaan ada sekitar 15-an,” kata Dody.
Penyelesaian jembatan yang tersisa akan melibatkan dukungan TNI dan Polri karena memerlukan jembatan darurat. "Itu nanti kita akan bekerja sama dengan TNI juga dan Polri karena itu membutuhkan Bailey dan Aramco. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025 insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional," ujarnya.
Untuk jalan daerah, Dody mengungkapkan terdapat 123 ruas terdampak di tiga provinsi, dengan sebaran 20 ruas di Aceh, 22 di Sumut, dan 81 di Sumbar. Namun, penanganannya masih bersifat bertahap. "Sementara waktu karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak dilindungi lagi sehingga fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional," kata dia.
Jembatan daerah yang terdampak tercatat sebanyak 95 unit, dengan kerusakan terbesar di Aceh dan Sumatra Barat. "Terbesar adalah Aceh 42 dan Sumbar 47. Memang yang baru fungsional baru ada 4 di Sumbar, yang lainnya kita sedang bekerjakan bersama-sama dengan TNI dan juga Polri nantinya," ujar Dody.
Dia enambahkan, ada kebutuhan sekitar 69 unit Bailey dan Aramco untuk menyelesaikan 91 jembatan daerah.
Pemulihan tidak hanya difokuskan pada konektivitas, tetapi juga layanan dasar. Pemerintah mengupayakan pemulihan sistem penyediaan air minum di wilayah yang sudah terbuka aksesnya.
"Misalnya di Aceh Tamiang, kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar beberapa SPAM ada tiga SPAM di situ yang akan kita bangun. Sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang dapat pulih kembali," kata Dody.
Sebagai langkah darurat, Kementerian PU juga telah menyalurkan ratusan sarana prasarana pendukung. “Untuk sementara waktu selain alat berat, kami sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang ke-cipta karya-an baik itu hidran umum, toren, toilet portabel dan seterusnya," tutur Dody. (Z-10)
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya penetapan Zona Merah atau zona berbahaya di beberapa kecamatan terdampak bencana, terutama di sepanjang aliran sungai.
Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana Aceh.
Warga masih menggunakan jembatan darurat sebagai sarana penyeberangan pascaputusnya jembatan permanen lintas jalan nasional Bireuen-Takengon.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan sampai saat ini jumlah sekolah yang sudah beroperasi pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.
Lingkungan belum sepenuhnya pulih, sementara aktivitas masyarakat mulai meningkat, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas dan layanan dasar.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan bencana Aceh melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak.
Kementerian Pekerjaan Umum akan mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar sebagai salah satu solusi strategis mengatasi bencana banjir tahunan di Kalimantan Selatan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menurunkan total 310 personel untuk membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program Sekolah Rakyat
SETELAH kejadian musalah roboh di pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah mengumumkan call center 158 yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum untuk laporan pesantren rusak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved