Kemendikdasmen Tanda Tangani PKS Revitalisasi 43 SD Terdampak Bencana

SEBANYAK 43 Sekolah Dasar dari lima provinsi yang terdampak bencana menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi sekolah di Jakarta, Kamis (13/3). Penandatanganan ini menandai awal perbaikan sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat berbagai bencana alam mulai dari lahar dingin gunung Semeru di Lumajang, angin puting beliung di Pati dan bencana lainnya di berbagai daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar di lingkungan yang aman dan layak.

“Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sudah sangat jelas yaitu tidak boleh ada sekolah yang rusak, tidak boleh ada sekolah tanpa toilet, dan tidak boleh ada atap yang jebol. Revitalisasi ini dilakukan agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Gogot.

Baca juga : Ini Skenario Penerapan Kurikulum bagi Siswa Korban Bencana Sumatra dari Kemendikdasmen

Ia menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah terdampak bencana dijalankan dengan skema swakelola berbasis gotong royong. Dana dari APBN 2026 akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dalam dua tahap, yakni 70% pada tahap awal dan 30% setelah pekerjaan fisik mencapai minimal 50%.

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, sementara Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang terdiri atas perencana, pelaksana dan pengawas teknis akan mengelola proses pembangunan di lapangan. Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat sekitar sebagai bentuk partisipasi dan transparansi pembangunan sekolah.

Program revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sarana pendidikan secara berkelanjutan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah memproses penandatanganan PKS untuk sekitar 1.200 sekolah di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan lebih parah.

Baca juga : 85 Persen Sekolah Terdampak Bencana Bisa Laksanakan Pembelajaran Semester Genap

Kisah SD YPPGI Hakekuya Kisumo di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menjadi salah satu contoh sekolah yang menjadi perhatian pemerintah dalam program revitalisasi ini. Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Titus Mosip ini sebelumnya mendapat perhatian publik karena kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan penanganan segera.  Menindaklanjuti hal tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua bersama Direktorat Sekolah Dasar melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi sekolah di lapangan.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah menetapkan pemberian bantuan revitalisasi sekolah sebesar Rp6,26 Miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan perabot, mobolisasi bahan bangunan, penataan lingkungan sekolah, serta dukungan manajemen pelaksaaan revitalisasi.

Para kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan tersebut turut berbagi pengalaman mengenai kondisi sekolah mereka sebelum mendapatkan bantuan revitalisasi.

Kepala SDN Supiturang 04, Kabupaten Lumajang, Nurjakin Pribadi, menjelaskan bagaimana lahar dingin gunung Semeru mengharuskan sekolah direlokasi karena bencana tersebut terus berulang.  “Sebanyak 135 siswa kami selama ini belajar dalam kondisi yang sangat terbatas. Kami sangat bersyukur sekolah ini akhirnya dapat dibangun kembali sehingga anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN Sambirejo 02, Kabupaten Pati, Prihadi,  menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem dan angin kencang pada awal tahun menyebabkan bangunan sekolahnya rusak. Sekolah ini mendapatkan bantuan sekitar Rp1,015 Miliar untuk pembangunan 4 ruang kelas dan ruang guru. ddredfdfr

“Atap bangunan roboh dan menimpa dinding kelas. Beberapa ruang belajar tidak dapat digunakan. Bantuan revitalisasi ini sangat berarti bagi kami agar proses belajar anak-anak bisa kembali normal,” ungkapnya.

Melalui program revitalisasi ini, pemerintah menargetkan perbaikan fisik di 43 sekolah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 – 6 bulan sejak penandatanganan PKS. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak sebelum tahun ajaran baru dimulai. (Des/P-3)