Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan modal untuk meraih kemajuan bangsa.
“Kami berkomitmen untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada para perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan mengembangkan potensi yang mereka miliki,” ungkapnya dalam acara Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Jakarta, Rabu (1/4).
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengakui bahwa saat ini kondisi untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah karena masih ada berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, di mana sebagian besar berkaitan dengan kendala teologi.
“Misalnya ada yang berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Saya agak mengkritisi ini karena pandangan ini berimplikasi pada posisi perempuan dalam posisi subordinasi. Juga ada kendala kultural di mana perempuan dianggap sebagai second class gender atau sebagian masyarakat tertentu menganggap perempuan itu tugasnya hanya masak. Subordinasi ini dalam konteks tertentu masih terjadi dalam masyarakat kita,” ujar Abdul Mu’ti.
“Masih ada juga mitos psikologis yang mengatakan bahwa perempuan kecerdasannya separuh laki-laki. Maka ada mitos ya perempuan itu bidang ilmu seperti sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, dan lainnya. Tetapi kalau ada kepala atau ketua biasanya laki-laki. Seksi keamanan laki-laki. Stigma ini tidak boleh terus terjadi,” sambungnya.
Menurut Abdul Mu’ti, faktanya perempuan itu memiliki banyak kelebihan, terutama dari kekuatan memori yang jauh lebih kuat daripada laki-laki.
“Perempuan itu lebih kuat dalam hal memori yang berkaitan dengan detail, sementara laki-laki yang bersifat general. Makanya kalau laki-laki sering lupa pada yang disampaikan itu karena ada dasar psikologinya. Maka dari itu kalau ada pekerjaan perawat itu paling banyak perempuan, bidan juga perempuan, tapi dokter kandungan kebanyakan laki-laki. Maka dari itu, demistifikasi ini harus kita lakukan karena sesungguhnya perempuan memiliki kemampuan yang bagus,” jelasnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa beragam mitos tentang perempuan harus dihapuskan sehingga perempuan mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih luas dan mampu mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya yang dijamin oleh konstitusi.
“Karena itu kami berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan di Indonesia untuk tampil menjadi generasi hebat Indonesia dengan semua potensi yang mereka miliki,” tegas Abdul Mu’ti.
Di tempat yang sama, Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 memperlihatkan posisi pendudukan perempuan Indonesia mencapai 49,85 persen dan anak-anak 29,15 persen. Artinya perempuan dan anak mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Namun demikian, kita juga tidak menutup mata masih banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak. Terutama penyimpangan kepada pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta tingginya kerentanan kekerasan yang menunjukkan bahwa pembangunan yang kita lakukan perlu diperkuat dengan perspektif keadilan gender,” kata Arifah.
Di sektor pendidikan, tampak nyata masih banyak ditemukan anak perempuan yang harus putus sekolah karena perkawinan anak, keterbatasan ekonomi, dan juga norma sosial di mana pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki.
“Namun demikian, saat ini di beberapa perguruan tinggi, keterlibatan perempuan sudah luar biasa. Di UI (Universitas Indonesia) mahasiswa baru perempuannya sudah lebih dari 50%. Kemudian di UIN (Universitas Islam Negeri) mahasiswa baru perempuannya lebih dari 50%,” tuturnya.
Oleh karena itu, Arifah memahami bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pemberdayaan perempuan. Pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan pengetahuan, tapi membangun kepercayaan diri, memperluas pilihan hidup, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan baik di tingkat individu maupun di tingkat keluarga dan sosial.
Pemerintah sendiri dikatakan telah menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi nasional dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan.
Dalam ranah pendidikan, implementasi pengarusutamaan gender diimplementasikan melalui beberapa hal, di antaranya penguatan kebijakan dan perencanaan yang responsif gender, transformasi kurikulum dan bahan ajar untuk penciptaan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta perluasan akses dan partisipasi perempuan khususnya dalam bidang STEM.
“Namun demikian kita juga harus mengakui berbagai tantangan dan implementasi, seperti masih terbatasnya pemahaman tentang gender, kapasitas SDM, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor. Untuk itu, pendidikan dan perlindungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan pendidikan yang berkualitas harus sekaligus menjadi lingkungan yang aman bagi anak. Prinsipnya jelas, tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal dan tidak boleh ada satu anak pun yang merasa tidak aman di lingkungan sekolah,” ucap Arifah.
Di lain pihak, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi kunci bagi terciptanya generasi hebat menuju masa depan Indonesia.
“Bagi kami yang mengurusi bidang pendidikan, kalau kita melakukan pemberdayaan kepada perempuan, kita mencetak ‘buku-buku’ yang luar biasa bagi anak. Karena anak itu bisanya copy paste dan hal yang di-copy pertama kali tentu saja adalah ibunya karena ibu merupakan pendidik utama,” jelas Pratikno.
Sementara itu, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk pemberdayaan perempuan, penguatan literasi, serta penguatan nilai kebersamaan yang merupakan fondasi penting dalam pembangunan SDM yang unggul, inklusif dan berdaya saing.
“Penguatan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dasar dan menengah menjadi kunci dalam generasi yang unggul, cerdas, kritis, setara, dan berdaya,” kata Hafidz.
Selain itu, menurutnya bahasa dan sastra memiliki peran yang penting dalam rangka membangun medium, membentuk kesadaran, mengasah daya pikir dan kritis, serta ruang refleksi dalam kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, dan kebangsaan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mencanangkan bulan pemberdayaan perempuan sebagai momentum nasional sekaligus upaya kebersamaan, kolaborasi dan sinergi Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, dan Kemenko PMK,” pungkasnya. (H-2)
Pemerintah juga aktif memantau keterlibatan perempuan dalam industri pertambangan untuk memastikan adanya peningkatan secara berkelanjutan.
TREN perempuan berwisata semakin meningkat. Industri pariwisata di tanah air pun perlu merespon tren tersebut dengan memastikan destinasi wisata yang ramah perempuan.
Kemen PPPA mendorong penguatan untuk Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Garut.
Peranan pemerintah sangat penting untuk menekan adanya kesenjangan gender di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tidak diskriminatif dan adil.
ASEAN Gender Mainstreaming Conference di Yogyakarta menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan yang dikembangkan untuk mempercepat pelaksanaan AGMSF.
Penguatan SIMFONI PPA adalah upaya untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan jurang besar antara kasus yang dilaporkan dengan kasus yang sesungguhnya terjadi.
Kemen PPPA mendesak penguatan sistem pencegahan dan pemblokiran aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada judi online.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved