Garut Terpilih Jadi Daerah Piloting Pendampingan Kemen PPPA dan UNFPA terkait Kekerasan Berbasis Gender

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia bekerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA) tengah melakukan koordinasi terkait pencegahan, penanganan kekerasan berbasis gender. Penanganan yang dilakukan tersebut, untuk memperkuat layanan komprehensif bagi perempuan penyintas kekerasan di Kabupaten Garut.

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Kemen PPPA dan UNFPA dinilai mendukung penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) serta memperkuat layanan komprehensif bagi perempuan penyintas kekerasan yang terjadi di Kabupaten Garut. Namun, langkah tersebut penting terhadap perempuan dan peran besar mereka dalam kehidupan keluarga.

"Perempuan adalah sosok yang harus dihargai dan dicintai, baik buruknya kehidupan seorang ditentukan oleh peran ibu dan masih banyak perempuan yang dipandang rendah, mayoritas korban kekerasan adalah perempuan. Namun, menekankan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender tidak hanya penting terutama bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati dan menyayangi perempuan," katanya, Kamis (3/10/2024).

Baca juga : Sinergitas Satu Data Percepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemen PPPA RI, Eko Novi Ariyanti mengatakan, pendampingan kepada Kabupaten Garut sudah dilakukan sejak 2021 dan berharap isu pelibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender dapat diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

"Kita ingin memasukkan kegiatan yang ada di perangkat daerah menjadi bagian anggaran responsif gender dan dukungan penguatan tenaga layanan UPTD di Kabupaten Garut bisa membahas panduan layanan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat yang ada. Karena, layanan UPTD PPA kita ingin melihat praktek baik yang dimiliki oleh Kabupaten Garut," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya berharap beberapa program yang sudah dilaksanakan di Garut bisa diintegrasikan terutama dalam dokumen perencanaan 5 tahunan, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, rencana strategis (Renstra) perangkat daerah terkait yang ada di Garut, maupun masuk dokumen perencanaan tahunan yang disebut anggaran responsif gender.

Baca juga : Pahami UU TPKS untuk Lawan Kekerasan Seksual

"Kami mendorong dan sekalian untuk bisa menguatkan atau mengkondisikan terkait penguatan untuk Pokja-Pokja kan kita punya Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Garut," ujarnya.

Sementara itu, gender program specialist dari UNFPA, Risya Kori mengungkapkan, Garut dipilih sebagai salah satu daerah percontohan karena tingginya angka kematian ibu dan juga komitmen pemerintah daerah terutama dalam menangani isu kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender. Namun, UNFPA telah menangani didampingi bersama Kemen PPPA RI dalam program pencegahan dan penanganan perempuan serta anak penyintas kekerasan di DKI Jakarta, Cirebon, Bogor, Tangerang, Sigi, Serang, Brebes, Garut, Lotim, Jember dan Kota Palu.

"Kabupaten Garut sebagai salah satu lokasi piloting, karena ketika datang pertama kali di Kabupaten Garut, angka kematian ibu cukup tinggi sehingga UNFPA diminta pemerintah pusat melakukan pendampingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Garut dalam kesehatan reproduksi dan melengkapi KPPA dari intervensi dengan Kemenkes untuk kekerasan berbasis gender berada di sektor kesehatan," pungkasnya. (H-2)