Anak Indonesia Hadapi Krisis Ganda: Tekanan Digital hingga Perubahan Iklim

ANAK-ANAK Indonesia kini hidup di tengah dua krisis besar yang saling berkelindan, yakni tekanan dunia digital terhadap kesehatan mental dan ancaman krisis iklim yang menggerus pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukkan hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu antara tiga hingga enam jam per hari di depan gawai. Puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, di mana anak perempuan tercatat memiliki durasi layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki.

Temuan tersebut menguatkan fakta bahwa ruang digital telah menjadi bagian utama kehidupan anak. Bahkan di sekolah yang melarang penggunaan ponsel, anak-anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.

Baca juga : Krisis Iklim adalah Krisis Hak Anak dan Harus Ditanggulangi Bersama

Namun, meningkatnya literasi digital ternyata tidak otomatis berdampak positif pada kesehatan mental. Studi tersebut menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak. Meski sebagian besar anak sudah memahami risiko di ruang digital, mulai dari penipuan, peretasan, pencurian data, hingga perundungan siber, kesadaran ini belum diimbangi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.

"Anak-anak tahu ada risiko di ruang digital, tetapi mereka sering kali bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan kompetensi digital yang utuh, pendampingan dari orang tua dan guru, serta dukungan kesehatan mental yang memadai," kata CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar dalam diskusi di Jakarta, Rabu (14/1).

Di saat bersamaan, anak-anak Indonesia juga menghadapi krisis lain yang tak kalah serius. Laporan Voluntary National Review (VNR) SDGs tahun 2025 menunjukkan bahwa krisis iklim telah berdampak langsung pada pemenuhan hak anak, mulai dari terganggunya pola makan dan kesehatan, menurunnya pendapatan keluarga, hingga meningkatnya risiko perlindungan anak, terutama dalam situasi bencana.

Baca juga : Latih Anak untuk Berani Bersuara, Lapor Kekerasan ke Sapa 129

Kajian bersama Save the Children Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 mengungkapkan bahwa kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.

Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak bencana belum mampu beroperasi secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.

Menghadapi krisis ganda ini, Save the Children Indonesia pun menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, organisasi tersebut menyoroti sejumlah prioritas mendesak, antara lain penguatan keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi aktif anak, guru, dan orang tua.

"Selain itu, peningkatan literasi adaptasi krisis iklim dan mendorong aksi iklim yang bermakna bagi anak juga menjadi agenda penting," ujarnya.

Save the Children Indonesia turut menekankan perlunya memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar bangsa ini adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis serta perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita besar itu akan sulit tercapai," tuturnya.(H-2)