Komunikasi Politik di Ruang Digital Membutuhkan Etika dan Kritisisme

PAKAR komunikasi politik Gun Gun Heryanto mengatakan ruang digital telah menjadi arena utama komunikasi politik kontemporer. "Ini menandai perubahan mendasar dalam cara simbol diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai oleh publik," kata Gun Gun dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Kampus UIN Jakarta, Rabu (14/1).

Konvergensi simbolik yang terjadi di ruang digital, lanjutnya, telah mempercepat pembentukan realitas sosial dan politik secara kolektif, sekaligus memperluas jangkauan partisipasi warga negara. Namun, percepatan tersebut tidak selalu sejalan dengan pendalaman kualitas demokrasi.

"Di satu sisi, ruang digital menyediakan peluang besar bagi inklusivitas, ekspresi politik, dan keterlibatan publik. Di sisi lain, ruang ini juga rawan menjadi arena manipulasi simbolik, polarisasi identitas, serta reduksi rasionalitas diskursus publik," paparnya.

Baca juga : Anak Indonesia Hadapi Krisis Ganda: Tekanan Digital hingga Perubahan Iklim

Menurut Gun Gun, dalam konteks itulah, agenda etis dan kritis menjadi kebutuhan mendesak dalam memahami dan mengarahkan konvergensi simbolik di ruang digital. Agenda etis menuntut kesadaran bahwa simbol politik bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga instrumen kekuasaan. Simbol memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi, menggerakkan emosi, dan mengarahkan tindakan kolektif.

Ketika simbol diproduksi dan disebarkan tanpa tanggung jawab moral, sambung Gun Gun, ruang digital berisiko menjadi arena dominasi, bukan dialog. "Oleh karena itu, etika komunikasi politik digital harus menekankan kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, serta komitmen pada kebenaran dan keadilan sosial," ujarnya.

Agenda kritis, Gun Gun melanjutkan, diperlukan untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik sirkulasi simbol digital. Konvergensi simbolik tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh struktur ekonomi-politik media, logika algoritmik platform digital, serta kepentingan aktor-aktor politik dan industri komunikasi.

Baca juga : DPR: Negara Harus Hadir Pastikan Ruang Digital yang Sehat bagi Kreator Lokal

"Tanpa sikap kritis, publik berisiko menerima simbol dan narasi politik sebagai realitas objektif, padahal ia sering kali merupakan hasil konstruksi yang sarat kepentingan," ucap Gun Gun.

Gun Gun menjelaskan pendekatan kritis juga menuntut kewaspadaan terhadap kecenderungan simplifikasi dan emosionalisasi politik di ruang digital. Narasi singkat, visual yang sensasional, serta simbol yang mudah viral sering kali mengorbankan kompleksitas persoalan publik.

Dalam kondisi demikian, demokrasi berpotensi bergeser dari arena deliberasi rasional menjadi arena pertarungan simbol dan emosi.

"Menguatkan agenda etis dan kritis berarti mengembalikan komunikasi politik digital pada tujuan dasarnya sebagai sarana pembentukan kehendak publik yang rasional dan inklusif," tutur Gun Gun.