Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prof. Eko Prasojo, menegaskan setiap ucapan pejabat publik memiliki bobot kebijakan.
Menurutnya, pernyataan pejabat tidak bisa dipandang sekadar komunikasi, melainkan dapat menjadi kebijakan tidak tertulis yang berimplikasi hukum.
Hal itu menanggapi gaya komunikasi para menteri baru Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya yang baru dilantik. Lalu dalam pernyataannya ke publik disorot berbagai pihak.
“Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, setiap ucapan pejabat publik adalah kebijakan yang tidak tertulis sehingga dapat menjadi suatu kebijakan, serta memiliki implikasi hukum kebijakan,” ujar Eko kepada Media Indonesia, Senin (9/9).
Lebih lanjut, terkait penyusunan jajaran kabinet baru, Eko menilai langkah tersebut merupakan bentuk penyegaran pemerintahan untuk mencari solusi dan inovasi dalam menjawab tuntutan publik yang semakin menguat.
“Banyak masalah fundamental yang harus diperbaiki dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk tata kelola yang bersih, akuntabel, dan melayani, pengelolaan sumber daya alam yang belum menyejahterakan rakyat, serta masih tingginya ketimpangan sosial-ekonomi antar lapisan masyarakat,” jelasnya.
Eko menekankan bahwa tantangan ini menuntut pemerintah melakukan reformasi mendasar agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab ekspektasi masyarakat terhadap kualitas tata kelola negara. (Far/P-1)
Purbaya Yudhi Sadewa membuat aturan terkait kelonggaran bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP soal pengisian jabatan baru hingga akhir 2026.
Gus Ipul menjelaskan usulan ini masih dalam proses pengajuan Kemensos, supaya dapat diakomodasi oleh Kementerian Keuangan pada perencanaan anggaran tahun depan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan sering mengunjungi pelabuhan untuk mengawasi kinerja Bea dan Cukai.
Dengan pelimpahan tugas ini, kata dia, sejumlah pegawai Bea Cukai di zaman itu harus dirumahkan karena fungsi mereka diambilalih oleh PT Surveyor Indonesia bersama SGS.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini, Purbaya menilai terdapat kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali yang menjadi sumber awal polemik.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
PAKAR komunikasi politik Gun Gun Heryanto mengatakan ruang digital telah menjadi arena utama komunikasi politik kontemporer.
Hendri Satrio menjelaskan, karya tersebut lahir dari keresahannya melihat pola komunikasi pejabat yang seringkali memicu polemik.
Para elite politik, khususnya anggota DPR, perlu segera melakukan introspeksi mendalam.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved