Menkeu Purbaya harus Visioner demi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi merombak jajaran kabinet pada Senin (8/9). Dalam reshuffle tersebut, Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, Ferry Juliantono ditunjuk menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi, Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding di Kementerian P2MI, serta dibentuk Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dengan wakil Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pergantian kursi Menteri Keuangan mendapat sorotan dari Keluarga Alumni Program Studi Ilmu Keuangan Institut Teknologi Bandung (PSIK-ITB). Menurut mereka, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Namun, target tersebut hanya bisa diwujudkan jika Menteri Keuangan yang baru memiliki kapasitas teknis, keberanian politik, serta integritas yang kuat.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin dicapai dengan kebijakan biasa. Kita butuh Menteri Keuangan yang visioner, berani mengambil langkah strategis, dan punya rekam jejak integritas,” ujar Ketua Keluarga Alumni PSIK-ITB, Lutfi Alkatiri, dalam keterangan resminya, Selasa (9/9).

Baca juga : Purbaya Yudhi Sadewa Minta Jajarannya Hindari Sikap Naif dalam Menghadapi Isu Strategis

Alumni PSIK-ITB menekankan pentingnya penguasaan kebijakan fiskal dan makroekonomi, mulai dari APBN, defisit, pembiayaan, hingga perpajakan. Mereka juga menilai pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dengan menjaga rasio utang di bawah 40% dari PDB, namun tetap memberi ruang bagi pembiayaan investasi produktif.

Selain itu, keberanian melakukan reformasi perpajakan dianggap mutlak diperlukan. Basis pajak harus diperluas, praktik penghindaran pajak ditutup, dan sistem perpajakan didorong ke arah digitalisasi. Belanja negara juga disarankan difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan kesehatan.

“Menteri Keuangan harus berani meninggalkan pola lama yang kurang produktif. Anggaran tidak boleh tersendat di birokrasi. Reformasi tata kelola diperlukan agar belanja negara lebih cepat direalisasikan,” tegas Lutfi.