Aturan Baru Purbaya Bebaskan Ditjen Pajak dari Pembatasan Jabatan

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat aturan terkait kelonggaran bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP soal pengisian jabatan baru hingga akhir 2026.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Disebutkan dalam Pasal 1839A ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan pembatasan organisasi tidak berlaku bagi DJP. Tujuannya untuk mendorong reformasi dalam perpajakan.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi aturan tersebut dikutip Senin (5/1).

Tujuan dari pembebasan dalam mengisi jabatan baru JDP bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan administrasi dan stabilitas perpajakan. Kementerian keuangan kini sedang menerapkan program Coretax.

Dengan adanya aturan baru ini, JDP memiliki keluasaan dalam menata posisi strategis organisasi demi memperkuat sistem perpajakan nasional.

"Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan Coretax pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi," dikutip seperti tertuang dalam PMK tersebut.

Peraturan yang dibuat Purbaya ini resmi berlaku pada 31 Desember 2025. (H-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti