Analis: Pejabat Seharusnya Dekat dengan Rakyat, Bukan Debat dengan Rakyat

ANALIS komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mengalami darurat komunikasi. Ia menyoroti kecenderungan pejabat publik yang bersikap elitis dan menjaga jarak dengan masyarakat dalam merespons berbagai persoalan bangsa.

Hensa menekankan bahwa pejabat publik seharusnya lebih mengedepankan pendekatan yang hangat dan solutif kepada rakyat, meskipun berisiko dicap melakukan pencitraan. Menurutnya, tindakan nyata di lapangan jauh lebih bermanfaat daripada sekadar beradu argumen dengan warga.

"Pejabat atau menteri lain bila ingin mencontoh (aksi merakyat) juga tidak apa-apa. Daripada hanya sekadar bicara dan berdebat dengan rakyat, itu tidak level. Lebih baik dekat dengan rakyat," ujar Hensa melalui keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Baca juga : Kasus Narkoba AKBP Didik Libatkan Istri, Pakar Soroti Pemberatan Hukuman 

Hensa mencontohkan aksi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang membagikan bantuan hari raya kepada pengemudi ojek daring di Stasiun Pasar Senen saat pelepasan mudik gratis baru-baru ini. Hensa menilai momen spontanitas seperti itu justru lebih ditunggu oleh masyarakat ketimbang menunjukkan keahlian teknis namun terasa berjarak.

"Tidak ada salahnya seperti itu. Kalau memang bagus dan bermanfaat buat rakyat, dituduh pencitraan pun tidak apa-apa. Saat ini makin jarang pejabat yang tertangkap berbagi rezeki secara spontan," tegasnya.

Hensa juga menyentil adanya fenomena pejabat yang memberikan respons antiklimaks saat berinteraksi dengan warga sipil. Ia mencatat adanya momen di mana seorang pejabat justru meminta rakyat untuk belajar ketika melontarkan pertanyaan atau aspirasi.

Baca juga : Ini Strategi Pasang Badan Demi Wajah Pemerintahan Prabowo

"Masyarakat saat ini sangat sensitif dengan respons-respons elitis semacam itu. Kondisi sekarang membutuhkan pejabat yang hadir untuk masyarakat. Meski berpotensi dicap pencitraan, tapi kenyataannya rakyat memang butuh bantuan," kata Hensa.

Ia memperingatkan bahwa jarak komunikasi yang terlalu lebar antara pemerintah dan masyarakat dapat menghambat penyerapan aspirasi yang akurat. Hensa menyarankan agar para menteri dan pejabat tinggi mulai mengubah gaya komunikasi mereka menjadi lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.

"Momen kedekatan dengan masyarakat itu lebih dibutuhkan, yang lagipula bisa dimanfaatkan untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung," pungkasnya.(H-2)