DPR RI harus Introspeksi Diri

Pengamat politik sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia Ade Reza Heriyadi menilai para elite politik, khususnya anggota DPR, perlu segera melakukan introspeksi mendalam. Menurutnya, kondisi ekonomi yang semakin menekan masyarakat tidak sebanding dengan perilaku sebagian politisi yang justru menunjukkan sikap jauh dari empati.

Ade menekankan ada tiga aspek utama yang harus diperbaiki. Pertama, soal komunikasi politik. Menurut dia, DPR RI semestinya lebih peka dan sensitif terhadap persoalan rakyat yang kian sulit. Ia mengingatkan, gaya komunikasi yang tidak berempati hanya akan memperlebar jarak dengan konstituen.

"Perbaiki gaya komunikasi politiknya menjadi lebih peka, sensitif, dan menunjukkan empati kepada masalah-masalah yang dihadapi publik," kata dia saat dihubungi, Senin (1/9).

Baca juga : Rumah Eko Patrio di Jakarta Dijarah Warga

Aspek kedua, lanjut Ade, berkaitan dengan perilaku hidup para politisi. Ia menilai banyak anggota legislatif justru menampilkan gaya hidup glamor dan hedonistik. Sikap tersebut, kata dia, sangat kontras dengan realitas masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi berat.

Menurutnya, ketika seorang politisi terpilih, ia otomatis menjadi role model. Karena itu, seluruh perilaku akan disorot publik. Jika wakil rakyat justru sibuk memamerkan kemewahan, maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh. 

"Tentu tidak tepat dalam suasana situasi yang menunjukkan peningkatan beban hidup bagi masyarakat mereka menampilkan gaya glamor," ujar Ade.

Baca juga : Anggota DPR Yakin Program "Quick Win" Atasi Persoalan Kesehatan

Aspek ketiga yang dianggap fundamental adalah kinerja DPR. Ade menekankan, wakil rakyat harus serius menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi politik. Ia mengingatkan, fungsi tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas.

"Hal yang paling penting adalah bahwa seluruh cabang-cabang kekuasaan negara ini harus berpihak pada kepentingan rakyat," terang Ade. 

Ia mencontohkan lemahnya fungsi pengawasan DPR terlihat dari kasus kenaikan PBB di sejumlah daerah, yang bahkan mencapai ratusan hingga ribuan persen. Isu tersebut luput dari perhatian legislatif, padahal langsung membebani rakyat.

Menurut Ade, kegagalan DPR menjalankan fungsinya menyebabkan kekecewaan publik menumpuk. Rasa frustasi itu, kata dia, kini mulai bermuara pada eskalasi sosial yang berujung pada kerusuhan. "Ini wujud akumulatif dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja cabang-cabang kekuasaan politik, terutama wakil-wakilnya," ungkapnya.

Ia mengingatkan, jika DPR tidak segera berbenah, krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik akan semakin dalam. Karenanya Ade mengingatkan, introspeksi dan perubahan nyata adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan legitimasi. (E-3)