Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meyakini pelaksanaan tiga program percepatan (quick win) di bidang kesehatan, mulai dari skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia.
"Tiga program percepatan ini bisa menjadi program strategis di bidang kesehatan, ada tindakan dari sisi promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif," kata Kurniasi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Dengan demikian, dia mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan tiga program percepatan bidang kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Kurniasih pun meyakini Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan program tersebut secara baik dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terlebih saat ini Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan masih dijabat orang yang sama dari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kurniasih menilai Kementerian Kesehatan tidak akan melakukan banyak adaptasi di awal.
Saat ini, menurutnya, penyakit tidak menular justru banyak dialami pasien dengan usia lebih muda. Ia menyampaikan bahwa UNICEF atau Organisasi PBB untuk bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan ibu dan anak mencatat satu dari lima kematian pada remaja terjadi akibat penyakit tidak menular.
Sejalan dengan hal tersebut, Kurniasih menyarankan agar program skrining kesehatan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan terjangkau. Program skrining nasional itu, kata dia melanjutkan, memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang bisa berdampak serius, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
"Dengan adanya program skrining ini, kita bisa mendeteksi penyakit sejak awal, hingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah," ujar dia menjelaskan.
Penyakit lainnya, kata Kurniasih, juga termasuk tuberkulosis yang saat ini kasusnya masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tuberkulosis (TB) Report 2023, diketahui estimasi kasus TBC meningkat 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian, angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.
"Tiga program quick win ini bisa saling berkaitan salah satunya dengan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia yang masih sangat tinggi," ucap dia.
Lalu, Kurniasih mengingatkan bahwa target skrining kesehatan dan eliminasi TBC harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas skrining yang memadai sampai level desa, terutama di Puskesmas. Tanpa adanya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, menurutnya percepatan penanganan itu tidak akan berjalan cepat. (Ant/H-2)
Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
Penyisipan prinsip “values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity” pada akhir teks sumpah jabatan, bertujuan sebagai panduan dalam membangun tata kelola institusi.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved