Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meyakini pelaksanaan tiga program percepatan (quick win) di bidang kesehatan, mulai dari skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia.
"Tiga program percepatan ini bisa menjadi program strategis di bidang kesehatan, ada tindakan dari sisi promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif," kata Kurniasi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Dengan demikian, dia mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan tiga program percepatan bidang kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Kurniasih pun meyakini Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan program tersebut secara baik dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terlebih saat ini Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan masih dijabat orang yang sama dari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kurniasih menilai Kementerian Kesehatan tidak akan melakukan banyak adaptasi di awal.
Saat ini, menurutnya, penyakit tidak menular justru banyak dialami pasien dengan usia lebih muda. Ia menyampaikan bahwa UNICEF atau Organisasi PBB untuk bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan ibu dan anak mencatat satu dari lima kematian pada remaja terjadi akibat penyakit tidak menular.
Sejalan dengan hal tersebut, Kurniasih menyarankan agar program skrining kesehatan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan terjangkau. Program skrining nasional itu, kata dia melanjutkan, memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang bisa berdampak serius, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
"Dengan adanya program skrining ini, kita bisa mendeteksi penyakit sejak awal, hingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah," ujar dia menjelaskan.
Penyakit lainnya, kata Kurniasih, juga termasuk tuberkulosis yang saat ini kasusnya masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tuberkulosis (TB) Report 2023, diketahui estimasi kasus TBC meningkat 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian, angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.
"Tiga program quick win ini bisa saling berkaitan salah satunya dengan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia yang masih sangat tinggi," ucap dia.
Lalu, Kurniasih mengingatkan bahwa target skrining kesehatan dan eliminasi TBC harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas skrining yang memadai sampai level desa, terutama di Puskesmas. Tanpa adanya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, menurutnya percepatan penanganan itu tidak akan berjalan cepat. (Ant/H-2)
Menurut Azis, perlawanan sengit yang ditunjukkan anak asuh Hector Souto membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap dalam peta futsal internasional.
Sudjatmiko menambahkan, pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, sebab, dana untuk perbaikan pascabencana mencapai angka Rp 70 triliun untuk tiga tahun.
Persoalan perbatasan di Papua tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Dibutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk menyinergikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga yang terlibat.
Tanpa pilihan rakyat, kader partai tidak akan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Namun setelah terpilih, justru partai politik memiliki kendali penuh melalui mekanisme recall.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved