Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meyakini pelaksanaan tiga program percepatan (quick win) di bidang kesehatan, mulai dari skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia.
"Tiga program percepatan ini bisa menjadi program strategis di bidang kesehatan, ada tindakan dari sisi promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif," kata Kurniasi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Dengan demikian, dia mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan tiga program percepatan bidang kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Kurniasih pun meyakini Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan program tersebut secara baik dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terlebih saat ini Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan masih dijabat orang yang sama dari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kurniasih menilai Kementerian Kesehatan tidak akan melakukan banyak adaptasi di awal.
Saat ini, menurutnya, penyakit tidak menular justru banyak dialami pasien dengan usia lebih muda. Ia menyampaikan bahwa UNICEF atau Organisasi PBB untuk bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan ibu dan anak mencatat satu dari lima kematian pada remaja terjadi akibat penyakit tidak menular.
Sejalan dengan hal tersebut, Kurniasih menyarankan agar program skrining kesehatan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan terjangkau. Program skrining nasional itu, kata dia melanjutkan, memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang bisa berdampak serius, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
"Dengan adanya program skrining ini, kita bisa mendeteksi penyakit sejak awal, hingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah," ujar dia menjelaskan.
Penyakit lainnya, kata Kurniasih, juga termasuk tuberkulosis yang saat ini kasusnya masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tuberkulosis (TB) Report 2023, diketahui estimasi kasus TBC meningkat 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian, angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.
"Tiga program quick win ini bisa saling berkaitan salah satunya dengan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia yang masih sangat tinggi," ucap dia.
Lalu, Kurniasih mengingatkan bahwa target skrining kesehatan dan eliminasi TBC harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas skrining yang memadai sampai level desa, terutama di Puskesmas. Tanpa adanya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, menurutnya percepatan penanganan itu tidak akan berjalan cepat. (Ant/H-2)
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved