Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meyakini pelaksanaan tiga program percepatan (quick win) di bidang kesehatan, mulai dari skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia.
"Tiga program percepatan ini bisa menjadi program strategis di bidang kesehatan, ada tindakan dari sisi promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif," kata Kurniasi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Dengan demikian, dia mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan tiga program percepatan bidang kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Kurniasih pun meyakini Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan program tersebut secara baik dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terlebih saat ini Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan masih dijabat orang yang sama dari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kurniasih menilai Kementerian Kesehatan tidak akan melakukan banyak adaptasi di awal.
Saat ini, menurutnya, penyakit tidak menular justru banyak dialami pasien dengan usia lebih muda. Ia menyampaikan bahwa UNICEF atau Organisasi PBB untuk bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan ibu dan anak mencatat satu dari lima kematian pada remaja terjadi akibat penyakit tidak menular.
Sejalan dengan hal tersebut, Kurniasih menyarankan agar program skrining kesehatan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan terjangkau. Program skrining nasional itu, kata dia melanjutkan, memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang bisa berdampak serius, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
"Dengan adanya program skrining ini, kita bisa mendeteksi penyakit sejak awal, hingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah," ujar dia menjelaskan.
Penyakit lainnya, kata Kurniasih, juga termasuk tuberkulosis yang saat ini kasusnya masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tuberkulosis (TB) Report 2023, diketahui estimasi kasus TBC meningkat 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian, angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.
"Tiga program quick win ini bisa saling berkaitan salah satunya dengan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia yang masih sangat tinggi," ucap dia.
Lalu, Kurniasih mengingatkan bahwa target skrining kesehatan dan eliminasi TBC harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas skrining yang memadai sampai level desa, terutama di Puskesmas. Tanpa adanya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, menurutnya percepatan penanganan itu tidak akan berjalan cepat. (Ant/H-2)
Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
Penyisipan prinsip “values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity” pada akhir teks sumpah jabatan, bertujuan sebagai panduan dalam membangun tata kelola institusi.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved