Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meyakini pelaksanaan tiga program percepatan (quick win) di bidang kesehatan, mulai dari skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia.
"Tiga program percepatan ini bisa menjadi program strategis di bidang kesehatan, ada tindakan dari sisi promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif," kata Kurniasi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Dengan demikian, dia mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan tiga program percepatan bidang kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Kurniasih pun meyakini Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan program tersebut secara baik dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terlebih saat ini Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan masih dijabat orang yang sama dari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kurniasih menilai Kementerian Kesehatan tidak akan melakukan banyak adaptasi di awal.
Saat ini, menurutnya, penyakit tidak menular justru banyak dialami pasien dengan usia lebih muda. Ia menyampaikan bahwa UNICEF atau Organisasi PBB untuk bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan ibu dan anak mencatat satu dari lima kematian pada remaja terjadi akibat penyakit tidak menular.
Sejalan dengan hal tersebut, Kurniasih menyarankan agar program skrining kesehatan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan terjangkau. Program skrining nasional itu, kata dia melanjutkan, memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang bisa berdampak serius, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
"Dengan adanya program skrining ini, kita bisa mendeteksi penyakit sejak awal, hingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah," ujar dia menjelaskan.
Penyakit lainnya, kata Kurniasih, juga termasuk tuberkulosis yang saat ini kasusnya masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tuberkulosis (TB) Report 2023, diketahui estimasi kasus TBC meningkat 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian, angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.
"Tiga program quick win ini bisa saling berkaitan salah satunya dengan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia yang masih sangat tinggi," ucap dia.
Lalu, Kurniasih mengingatkan bahwa target skrining kesehatan dan eliminasi TBC harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas skrining yang memadai sampai level desa, terutama di Puskesmas. Tanpa adanya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, menurutnya percepatan penanganan itu tidak akan berjalan cepat. (Ant/H-2)
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong menyiapkan skema darurat melalui APBD untuk menanggung sementara warga terdampak yang tengah mengurus reaktivasi.
Peningkatan kasus campak menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved