Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLITIKUS Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga bersama mitra kerjanya di DPR RI. Ia mengaku prihatin karena RUU PPRT mangkrak selama 20 tahun di DPR.
"Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga. Salah satunya adalah RUU PPRT yang sudah 20 tahun mangkrak di DPR," ujar Netty yang dikutip, Minggu (6/10).
RUU PPRT merupakan RUU yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, politikus perempuan di DPR harus memiliki kepekaan lebih terhadap problem krusial yang dialami sesama perempuan dan berkomitmen memberikan solusi terbaik.
Baca juga : NasDem Siap Kawal RUU PPRT di Periode Mendatang
Sejumlah problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga, lanjut Netty, menunggu inisiatif dan respon positif dari perempuan anggota DPR RI guna menyelesaikannya melalui regulasi yang berpihak.
Selain itu, Netty meminta pada pimpinan parpol dan pimpinan DPR agar secara serius menghadirkan suasana parlemen yang ramah perempuan.
"Pastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan. Selain itu, jangan ada lagi penyikapan yang merendahkan perempuan meski dalam bentuk kelakar di ruang-ruang parlemen," ucapnya.
Ketua DPP PKS ini mengatakan partainya sangat mendorong dan memberikan ruang luas bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah dalam politik.
Periode ini ada sembilan perempuan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari PKS, dua diantaranya adalah wajah baru. Pimpinan PKS memberi ruang pada perempuan untuk menduduki jabatan di fraksi mau pun di alat kelengkapan dewan lainnya," pungkasnya. (Ykb/P-3)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved