Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga bersama mitra kerjanya di DPR RI. Ia mengaku prihatin karena RUU PPRT mangkrak selama 20 tahun di DPR.
"Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga. Salah satunya adalah RUU PPRT yang sudah 20 tahun mangkrak di DPR," ujar Netty yang dikutip, Minggu (6/10).
RUU PPRT merupakan RUU yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, politikus perempuan di DPR harus memiliki kepekaan lebih terhadap problem krusial yang dialami sesama perempuan dan berkomitmen memberikan solusi terbaik.
Baca juga : NasDem Siap Kawal RUU PPRT di Periode Mendatang
Sejumlah problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga, lanjut Netty, menunggu inisiatif dan respon positif dari perempuan anggota DPR RI guna menyelesaikannya melalui regulasi yang berpihak.
Selain itu, Netty meminta pada pimpinan parpol dan pimpinan DPR agar secara serius menghadirkan suasana parlemen yang ramah perempuan.
"Pastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan. Selain itu, jangan ada lagi penyikapan yang merendahkan perempuan meski dalam bentuk kelakar di ruang-ruang parlemen," ucapnya.
Ketua DPP PKS ini mengatakan partainya sangat mendorong dan memberikan ruang luas bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah dalam politik.
Periode ini ada sembilan perempuan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari PKS, dua diantaranya adalah wajah baru. Pimpinan PKS memberi ruang pada perempuan untuk menduduki jabatan di fraksi mau pun di alat kelengkapan dewan lainnya," pungkasnya. (Ykb/P-3)
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved