Krisis Iklim adalah Krisis Hak Anak dan Harus Ditanggulangi Bersama

DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan bahwa krisis iklim merupakan krisis hak anak. Pasalnya, krisis iklim telah membuat anak-anak memiliki beban ganda yang harus ditanggung ke depannya.  

“Anak-anak menanggung beban ganda dari adanya krisis iklim, karena anak anak terdampak bencana alam dan banyak penyakit. Seperti saat ini hujan deras yang luar biasa ini di Sukabumi ada tujuh jembatan yang putus dan dampaknya kepada anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Jadi dampak krisis iklim ini bukan hanya terdampak pada iklim itu sendiri, tapi juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak,” ungkapnya dalam Festival Aksi Generasi Iklim: Kilas Balik Kampanye Aksi Generasi Iklim di 8 Provinsi 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Sabtu (7/12).

Lebih lanjut, menurutnya acara ini menjadi langkah awal untuk menyuarakan dan melakukan aksi nyata dalam menanggulangi krisis iklim, mulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil, sekolah, dan komunitas yang ada di sekitar yaitu masyarakat.

Baca juga : Kemenko PMK Dorong Anak-Anak Terlibat Mitigasi Dampak Krisis Iklim

“Itulah yang bisa kita lakukan. Ayo kita bergerak. Kami tentu akan terus melakukan upaya koordinatif memastikan bahwa kegiatan yang kita arahkan untuk memenuhi hak anak ini karena adanya dampak krisis iklim akan terus kita gaungkan terus. Hal yang pasti, kita sebagai orang dewasa, saya minta kita memberi ruang yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita untuk berkreasi, menyuarakan dan melakukan aksi nyata dalam rangka mengatasi dampak krisis iklim ini. Kami percaya anak-anak bisa menjadi potensi untuk nanti mengisi pembangunan ke depan,” kata Woro.

Dia pun merasa sangat takjub melihat anak-anak dapat mencerna dengan sangat baik terkait dengan informasi dampak perubahan iklim. Hal itu kemudian mereka suarakan dan sampaikan melalui kegiatan nyata yang dilakukan lewat Festival Aksi Generasi Iklim yang dilakukan di 8 provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Makassar, Palu, Bali, dan Sumba.

“Seperti di Jakarta kemarin mereka membuat kreasi dari sampah plastik. Luar biasa sekali anak-anak ini. Ini menjadi satu hal yang perlu kita dorong dan berikan ruang yang aman serta inklusif bagi mereka untuk berkreasi, bersuara sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi hak mereka untuk kita penuhi,” tuturnya.

Baca juga : Wulan Sari AS: Perempuan dan Anak Butuh Ruang Aman

Di tempat yang sama, CEO Save the Chindren Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar menambahkan bahwa kampanye yang dimulai sejak 2022 ini mengangkat isu iklim yang berdampak pada kehidupan anak-anak dan orang muda. Hal ini juga sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing seperti polusi udara, krisis air, demam berdarah dan malaria, serta permasalahan sampah di aliran sungai dan laut.

“Banyak inisiasi dan aksi yang dilakukan oleh anak-anak dan orang muda melalui kegiatan yang aman, inklusif dan menyenangkan. Dimulai dari kampanye anak di sekolah melalui child campaigner goes to school, sekolah anti jentik, program recycling, kampanye komunitas melalui fun walk car free day, aksi bersih pantai, susur sungai, pembuatan festival dan kampanye digital, dan lainnya,” ucap Dessy.

Aksi ini dilaksanakan hanya dalam waktu tiga bulan sejak September dan telah menjangkau lebih dari 2.300 anak dan orang muda secara langsung dan dikoordinir oleh para child campaigner dari 8 provinsi.

Baca juga : Hari Anak, Jangan Ada Eksploitasi Anak saat Pilkada

Dessy berharap, apa yang dilakukan oleh para child campaigner ini dapat menginspirasi masyarakat luas agar dapat melakukan aksi yang sama. Aksi ini juga dikatakan telah menunjukkan bahwa anak-anak dan orang muda mampu melakukan aksi nyata sesuai dengan kapasitas dan berperan serta mengatasi krisis iklim yang berdampak pada kehidupan anak-anak dan orang muda.

“Aksi ini juga menjadi bukti nyata bahwa anak-anak dan orang muda sangat dapat dilibatkan dalam merespons dampak krisis iklim, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sangatlah penting untuk memastikan suara anak dan orang muda dapat dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait permasalahan krisis iklim. Setiap kebijakan maupun program yang kita canangkan harus ramah dan sensitif terhadap anak dan orang muda,” tegasnya.

“Semoga apa yang dilakukan ke depannya dapat menginspirasi kita semua dan pemerintah serta pihak lainnya untuk dapat mengadaptasi dan memperluas kampanye krisis iklim. Karena krisis iklim adalah krisis hak anak, jadi mari sekarang saatnya satukan tekad, tunjukkan aksi, berdampak bagi bumi,” lanjut Dessy.

Sementara itu, Menko PMK, Pratikno menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas aksi nyata para child campaigner yang telah berusaha mengarusutamakan krisis iklim dan pentingnya keterlibatan seluruh pihak untuk melakukan mitigasi, antisipasi, dan adaptasi atas krisis iklim yang mengancam kehidupan.

“Saya percaya bahwa anak-anak dan orang muda mampu berperan aktif dan strategis dalam menyuarakan potensi krisis iklim untuk meningkatkan kesadaran publik dalam bersama-sama memitigasi dan mengatasi. Kalian adalah para generasi muda pilihan dan teladan dalam kepeloporan serta kebaikan. Adik-adik telah berperan aktif dalam menjaga masa depan dan tentu saja untuk masa depan Indonesia kita harus menjaga alam kita untuk kehidupan manusia dan alam semesta ke depan, untuk menjaga kehidupan adik adik ke depan, dengan memulai dari diri sendiri, kemudian menjadi gerakan masyarakat secara masif di seluruh Indonesia,” tandas Pratikno. (Z-9)