Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PADA hari anak sedunia 2024 yang diperingati 20 November, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah berharap tidak ada eksploitasi ataupun mobilisasi anak saat kampanye dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya anak-anak harus bersih dari sasaran kepentingan politik.
"Apalagi jual beli suara menggunakan anak, kampanye menggunakan anak," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11).
KPAI mendorong agar suara anak bisa dijadikan pertimbangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pemerintah baru.
"Anak harus didengarkan dan menjadi pertimbangan agenda pembangunan," terang Ai Maryati Solihah.
Mengenai program Makan Siang Gratis, ia berharap itu dapat menjadi bagian penguatan hak-hak anak termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sebab, ujar dia, target stunting atau tengkes di Indonesia yakni 14%. Sementara prevalensi stunting masih 21%. KPAI juga menyoroti anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan.
"Anak tidak sekolah itu masih 3,9 juta anak se-Indonesia, sehingga ini PR (pekerjaan rumha) untuk dipenuhi dan menjadikannya nol," tegas Ai. (Ant/H-3)
"PRT jadi pintu masuk. Begitu datang ke Jakarta dimasukan ke tempat yang tidak punya akses keluar masuk, lalu harus melayani para hidung belang. Ini menjadi ruang terselubung prostitusi,"
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
unsur eksploitasi kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar bisa masuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
Studi baru mengungkapkan 1 dari 12 anak terpapar eksploitasi dan penyalahgunaan seksual online.
POLISI mengungkap Aidil Zacky Rahman alias Zack alias Kidoy, 19 dan Sinta Dewi, 22 juga mengeksploitasi anaknya RMR, 3 sebagai pengemis
DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri telah berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Batam.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved