Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA hari anak sedunia 2024 yang diperingati 20 November, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah berharap tidak ada eksploitasi ataupun mobilisasi anak saat kampanye dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya anak-anak harus bersih dari sasaran kepentingan politik.
"Apalagi jual beli suara menggunakan anak, kampanye menggunakan anak," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11).
KPAI mendorong agar suara anak bisa dijadikan pertimbangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pemerintah baru.
"Anak harus didengarkan dan menjadi pertimbangan agenda pembangunan," terang Ai Maryati Solihah.
Mengenai program Makan Siang Gratis, ia berharap itu dapat menjadi bagian penguatan hak-hak anak termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sebab, ujar dia, target stunting atau tengkes di Indonesia yakni 14%. Sementara prevalensi stunting masih 21%. KPAI juga menyoroti anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan.
"Anak tidak sekolah itu masih 3,9 juta anak se-Indonesia, sehingga ini PR (pekerjaan rumha) untuk dipenuhi dan menjadikannya nol," tegas Ai. (Ant/H-3)
Child grooming dan pedofilia sering disamakan. Psikolog menjelaskan perbedaannya serta bahaya serius yang mengancam keselamatan anak.
KASUS dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang bekerja di salah satu tempat pijat di Jakarta menuai sorotan. Harus ada penyelidikan lebih mendalam terkait hal tersebut.
Ia menilai bahwa praktik tersebut tidak bisa dibiarkan dengan alasan tradisi atau kebersamaan.
"PRT jadi pintu masuk. Begitu datang ke Jakarta dimasukan ke tempat yang tidak punya akses keluar masuk, lalu harus melayani para hidung belang. Ini menjadi ruang terselubung prostitusi,"
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
unsur eksploitasi kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar bisa masuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved