Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA hari anak sedunia 2024 yang diperingati 20 November, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah berharap tidak ada eksploitasi ataupun mobilisasi anak saat kampanye dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya anak-anak harus bersih dari sasaran kepentingan politik.
"Apalagi jual beli suara menggunakan anak, kampanye menggunakan anak," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11).
KPAI mendorong agar suara anak bisa dijadikan pertimbangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pemerintah baru.
"Anak harus didengarkan dan menjadi pertimbangan agenda pembangunan," terang Ai Maryati Solihah.
Mengenai program Makan Siang Gratis, ia berharap itu dapat menjadi bagian penguatan hak-hak anak termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sebab, ujar dia, target stunting atau tengkes di Indonesia yakni 14%. Sementara prevalensi stunting masih 21%. KPAI juga menyoroti anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan.
"Anak tidak sekolah itu masih 3,9 juta anak se-Indonesia, sehingga ini PR (pekerjaan rumha) untuk dipenuhi dan menjadikannya nol," tegas Ai. (Ant/H-3)
Child grooming dan pedofilia sering disamakan. Psikolog menjelaskan perbedaannya serta bahaya serius yang mengancam keselamatan anak.
KASUS dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang bekerja di salah satu tempat pijat di Jakarta menuai sorotan. Harus ada penyelidikan lebih mendalam terkait hal tersebut.
Ia menilai bahwa praktik tersebut tidak bisa dibiarkan dengan alasan tradisi atau kebersamaan.
"PRT jadi pintu masuk. Begitu datang ke Jakarta dimasukan ke tempat yang tidak punya akses keluar masuk, lalu harus melayani para hidung belang. Ini menjadi ruang terselubung prostitusi,"
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
unsur eksploitasi kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar bisa masuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved