Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PADA hari anak sedunia 2024 yang diperingati 20 November, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah berharap tidak ada eksploitasi ataupun mobilisasi anak saat kampanye dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya anak-anak harus bersih dari sasaran kepentingan politik.
"Apalagi jual beli suara menggunakan anak, kampanye menggunakan anak," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11).
KPAI mendorong agar suara anak bisa dijadikan pertimbangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pemerintah baru.
"Anak harus didengarkan dan menjadi pertimbangan agenda pembangunan," terang Ai Maryati Solihah.
Mengenai program Makan Siang Gratis, ia berharap itu dapat menjadi bagian penguatan hak-hak anak termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sebab, ujar dia, target stunting atau tengkes di Indonesia yakni 14%. Sementara prevalensi stunting masih 21%. KPAI juga menyoroti anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan.
"Anak tidak sekolah itu masih 3,9 juta anak se-Indonesia, sehingga ini PR (pekerjaan rumha) untuk dipenuhi dan menjadikannya nol," tegas Ai. (Ant/H-3)
"PRT jadi pintu masuk. Begitu datang ke Jakarta dimasukan ke tempat yang tidak punya akses keluar masuk, lalu harus melayani para hidung belang. Ini menjadi ruang terselubung prostitusi,"
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
unsur eksploitasi kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar bisa masuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
Studi baru mengungkapkan 1 dari 12 anak terpapar eksploitasi dan penyalahgunaan seksual online.
POLISI mengungkap Aidil Zacky Rahman alias Zack alias Kidoy, 19 dan Sinta Dewi, 22 juga mengeksploitasi anaknya RMR, 3 sebagai pengemis
DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri telah berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Batam.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved