Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANAK-ANAK harus diajarkan untuk berani bersuara. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih. Menurut dia, anak perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan dan idenya sebagai subjek pembangunan. "Ini menjadi penting. Kebijakan publik yang diputuskan itu juga memberikan martabatnya kepada anak-anak kita," kata Dwi, Kamis (25/7).
Untuk membangun bangsa, ia mengingatkan bahwa anak merupakan subjek dari setiap langkah dan perbuatan mereka. Ia mengingatkan bahwa orang tua jangan sampai memaksakan kehendak untuk anak-anak. Pasalnya, apa yang menjadi harapan kita, belum tentu menjadi harapan anak-anak kita.
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan. "Anak-anak harus berani menjadi anak pelapor. Kita menginginkan agar anak menyuarakan tidak, memberikan dukungan belajar sebaik-baiknya bisa menyampaikan sendiri ke Sapa 129," beber dia.
Baca juga : Cegah Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan secara Menyeluruh
Di samping itu, orang tua harus menanamkan Pancasila di hati anak-anak Indonesia. Pasalnya, Pancasila merupakan cara hidup yang harus diimani oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, anak perlu memahami bahwa segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan kaidah yang ada dalam pancasila.
Pada kesempatan itu, Plt Direktur SMP Kemendikbud-Ristek I Nyoman Rudi Kurniawan menyatakan bahwa pembentukan karakter anak bukan hanya berasal dari rumah, tapi juga dari sekolah. Karenanya, Kemendikbud-Ristek menjalankan gerakan sekolah sehat yang memiliki lima fokus sehat yang saling berkaitan. Hal itu sebagai upaya untuk mendukung kesehatan peserta didik, yakni sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa dan sehat lingkungan.
Adapun, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan di satuan pendidikan ialah melakukan sosialisasi Permendikbud-Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Salah satunya ini dilakukan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah.
"Untuk sehat jiwa upaya untuk meningkatkan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Diharapkan mampu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat belajar secara optimal dan memberikan kontribusi untuk komunitasnya," ujar dia. (H-2)
Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2024 telah terjadi 330.097 kasus kekerasan berbasis gender (KBG), meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan 2023.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani melapor jika terjadi kekerasan.
Berdasarkan data UPTD PPA, sebanyak 13 orang merupakan perempuan. Sisanya 5 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan.
WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kejahatan yang terus dilakukan oleh kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sepanjang 2024 terdapat 31.947 kasus kekerasan dengan 27.658 kasus di antaranya dialami perempuan.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
KPPPA menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pembinaan karakter anak perlu dikawal dan dipastikan ada perlindungan anak serta hak anak.
Dedi Mulyadi diminta mengkaji kebijakan terkait program mengirim para siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer sebelum diterapkan agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Aplikasi SAMAR, jelas dia, dirancang untuk mempercepat penyampaian salinan putusan secara otomatis, sementara Vitamin-A bertujuan mempermudah validasi akta cerai.
Kasus terbanyak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni 1.097 kasus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved