KPAI Minta Polisi Usut Pengabaian Hak Anak dalam Pesta Rakyat Anak Dedi Mulyadi

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

"Pengabaian hal ini yang perlu diperhatikan kepolisian saat mengolah TKP. Mungkinkah pengabaian hal tersebut bisa menjadi pijakan awal dalam mengungkap peristiwa," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra dalam keterangannya, Minggu (20/7).

Jasra menilai, lantangnya suara perlindungan anak oleh Pemerintah daerah Jawa Barat, tidak selantang di kasus meninggalnya seorang anak di tengah perayaan pernikahan putra Dedi Mulyadi dan putri dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Baca juga : Total Korban Insiden Pernikahan Anak Dedi Mulyadi Berjumlah 30 Orang, 8 Masih Dirawat

Kejadian itu dipicu gelaran pesta rakyat dengan agenda makan gratis dalam pernikahan tersebut di gedung Pendopo, Jumat (18/7) lalu. Acara itu berlangsung ricuh dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sekitar 27 orang luka-luka.

"KPAI mendorong dalam situasi apapun, keberpihakan kepada kelompok rentan, harus menjadi pertimbangan utama. Terutama anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, orang sakit," ujarnya.

Menurutnya, insiden ini menjadi menjadi ujian bagi Pemprov Jabar untuk lebih berani lagi bicara perlindungan anak.

Baca juga : Kapolda Jabar Besuk Korban Pesta Rakyat Makan Gratis di RSUD Dr Slamet Garut

Ia pun juga menyayangkan kesiapan pihak penyelenggara dalam acara pesta rakyat tersebut. Seringkali godaan panitia dalam mengukur kesuksesan sebuah acara, dihitung dari massa yang datang.

Namun, kata Jasra, kesuksesan itu berpotensi menjadi keterlenaan dalam pengawasan kondisi di lapangan yang sewaktu waktu sangat membahayakan.

Padahal, lanjutnya, pihak penyelenggara sebenarnya sudah tahu akan kedatangan massa yang besar. Namun gegap gempita acara tidak diantisipasi, terutama dengan hadirnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Ruh Jawa Barat sebagai kota pelindung anak harus disegarkan kembali. Setiap jajaran di Jawa Barat harus merasa setiap anak Jawa Barat adalah anak anak kita, termasuk korban," tuturnya. (H-4)