Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ACARA pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menimbulkan tiga orang meninggal dunia. Korban meninggal diduga karena berdesak-desakan dalam acara pembagian makanan. Namun, Dedi Mulyadi mengaku tak ada acara bagi-bagi makanan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anaknya.
"Saya tidak tahu bakal ada acara itu. Saya tidak tahu ada syukuran warga diberikan makan bersama," katanya saat menghadiri pembukaan Karya Kreatif Jawa Barat 2025, di Bandung, Jumat (18/7).
Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka atas kejadian tersebut. "Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan," kata Dedi.
Dedi menyebut pihaknya akan memberikan uang santunan sebesar Rp150 juta untuk setiap keluarga korban.
"Barusan saya sudah minta staf saya untuk memberi santunan Rp150 juta. Ini bagian dari empati saya," katanya.
Dedi pun meminta maaf atas kejadian tersebut. "Saya menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri," katanya.
Dedi pun menyebut hal ini menjadi pembelajaran penting bagi dia dan keluarga. "Saya selalu mengimbau tidak boleh membuat acara di ruangan yang sempit," katanya. (H-4)
KONDISI jalan berlubang dan rusak parah di jalur Pantura, Jawa Barat, menjadi kendala masyarakat jelang musim mudik lebaran. Dedi Mulyadi mengatakan kerusakan dari Bekasi sampai Cirebon
Bantuan lain juga diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak. Gubernur menyerahkan dana Rp10 juta untuk 34 kepala keluarga.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai 'pananggeuhan' atau tempat untuk bersandar.
SELURUH korban tanah longsor di Kampung Pasir Kuning Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan direlokasi. Selain itu, lahan bekas longsor Cisarua akan dijadikan hutan.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Pertemuan Plt Bupati dengan Gubernur Jabar itu membahas sejumlah program prioritas Pemkab Bekasi, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga penataan bangunan liar,
Fokus utama penanganan banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot, kata Dedi, salah satunya menormalisasi Sungai Citarum yang menjadi penyebab utama banjir.
Dana tersebut, menurut Pemprov Jabar, bukan berasal dari kas daerah, melainkan berasal dari empat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman siap mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti berbohong soal dana Pemprov Jabar Rp4,1 triliun yang mengendap di bank daerah.
Hal ini tidak bisa dilakukan terburu-buru sehingga harus melalui perencanaan yang matang.
SEJUMLAH warga di Kota Tasikmalaya meragukan program gerakan Rereongan Sapoe Sarebu yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved