Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT rumah Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang tengah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengikuti rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), Selasa (23/12).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek PT Pupuk Kujang Cikampek itu dalam rangka memperkuat evaluasi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Pertemuan Plt Bupati dengan Gubernur Jabar itu membahas sejumlah program prioritas Pemkab Bekasi, mulai dari infrastruktur, kesehatan, penataan bangunan liar, hingga optimalisasi anggaran daerah sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Plt Bupati menyampaikan bahwa orang nomor satu di Jabar itu memberikan arahan terkait pemenuhan program-program mandatory yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah infrastruktur, di mana realisasi anggaran Kabupaten Bekasi telah melampaui batas minimal yang ditetapkan.
"Untuk infrastruktur, mandatory kita 7,5%, dan saat ini sudah mencapai sekitar 8,3%. Ini tentu menjadi capaian yang baik," ujar Asep Surya, Rabu (24/12).
Di bidang kesehatan, lanjut dia, Pemkab Bekasi juga didorong untuk terus memperkuat layanan dasar masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki empat Puskesmas rawat inap. Ke depan, Pemkab Bekasi menargetkan agar setiap Puskesmas dapat dilengkapi layanan rawat inap, minimal satu unit, guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Harapannya, masyarakat yang sakit tidak harus langsung ke rumah sakit, tetapi dapat ditangani lebih dulu di Puskesmas," jelasnya.
Terkait penanganan dan penataan bangunan liar, Plt Bupati menuturkan bahwa langkah penertiban telah dilakukan pada masa Bupati Bekasi sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan upaya penataan lingkungan, di antaranya melalui pemagaran area serta penanaman pohon kelapa.
"Kami juga membahas rencana pelebaran Jalan Pilar–Sukatani yang ke depan akan ditindaklanjuti melalui proses pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat," ujarnya.
Dukungan anggaran
Dari sisi dukungan anggaran, Asep Surya menyebutkan bahwa Kabupaten Bekasi memperoleh alokasi signifikan, termasuk untuk sektor irigasi.
"Untuk anggaran irigasi telah mencapai 2,3%, melampaui ketentuan mandatory sebesar 2%, dengan dukungan anggaran sekitar Rp67 miliar," terangnya.
Terkait pemerataan dan efektivitas pelaksanaan program, ia mengatakan saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan di lapangan.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa KDM mengarahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk meningkatkan semangat dan kinerja, khususnya dalam perencanaan serta penyerapan anggaran ke depan.
"Yang ditekankan adalah bagaimana APBD dirancang dengan baik, penyerapannya maksimal, dan Silpa dapat ditekan. Kita semua harus kembali bersemangat dan fokus pada kinerja," pungkasnya.
Pesan KDM
Sementara itu, kepada Plt Bupati Bekasi, Gubernur Jabar berpesan agar kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK tidak terulang kembali.
"Peristiwa OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ini sudah di luar nalar dari yang saya miliki," tegas KDM.
Ia juga memberikan pesan tegas saat memberikan arahan kepada Plt Bupati. "Jangan takut, jalan terus."
Asep Surya Atmaja kini dipercaya melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca-penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh KPK.
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Pada Januari dilaporkan terjadi 54 kasus DBD. Jumlahnya turun signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan.
Jajaran kepolisian dipastikan bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Langkah mengusut perkara itu dilakukan secara transparan dan profesional.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
AKSES Jalan Kolonel Masturi Lembang Kabupaten Bandung Barat tersendat akibat peristiwa kebakaran tempat usaha tambal ban sekaligus penjual bensin eceran.
Program ini menjadi salah satu rekomendasi berbuka puasa di Bandung
Pengawasan akan diperketat, terlebih pada bulan Ramadan ketika jeda antara waktu produksi dan konsumsi berpotensi mempengaruhi kualitas makanan
Hingga saat ini jumlah tiket untuk masa angkutan lebaran 2026 yang telah terjual tercatat sebanyak 57.673 tiket atau sekitar 36,5% dari total 157.740 kapasitas tempat duduk
Program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan setiap Ramadan
Kegiatan GPM ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Tasikmalaya
Kali ini, Wuling menampilkan jajaran lini produk dari berbagai segmen, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE) Electric Vehicle (EV) hingga Plug-in Hybrid (PHEV).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved