Poe Ibu Rawan Penyimpangan, Gubernur Jabar Diminta Kaji Ulang

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta mengkaji lebih dalam terkait kebijakannya yang mengeluarkan surat edaran terkait kesetiakawanan yang tertuang dalam Gerakan Poe Ibu (rereongan sapoe sarebu).

Gerakan yang tertuang dalam surat edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA itu mengimbau seluruh masyarakat terutama aparatur sipil negara (ASN) untuk menyisihkan uang seribu rupiah per hari yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan kedaruratan masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Zaini Shofari menilai, surat edaran tersebut dikeluarkan terburu-buru tanpa kajian yang mendalam. Padahal, kebijakan itu menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari jika tidak direncanakan dengan baik.

Baca juga : Warga Ragu, Pemkot Tasikmalaya Kaji Gerakan Donasi Rp1.000/Hari ala Gubernur Jabar

"Dari semangatnya, saya setuju. Sebagai sesama manusia, kita harus saling membantu," katanya, Selasa (7/10).

Meski begitu, menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan terburu-buru sehingga harus melalui perencanaan yang matang. Sebagai contoh, secara regulasi surat edaran tersebut kurang tepat karena diperuntukan bagi masyarakat umum, tidak hanya ASN.

Selain itu, dia pun menilai tidak tepat jika gerakan kesetiakawanan ini diformalkan ke dalam berbagai regulasi seperti surat edaran tersebut.

Baca juga : Sumbangan Rp1.000/Hari, Gubernur Jabar Disebut Legalisasi Pungli

Menurutnya, gerakan sukarela yang dilembagakan ini akan melenceng dari tujuan awalnya sehingga terkesan menjadi sesuatu yang diharuskan. Terlebih, kondisi ini akan terlihat pada ASN yang akan dilakukan pencatatan dalam setiap donasi yang diberikan.

"Makna sukarelanya jadi hilang," kata dia.

Lebih lanjut Zaini menilai, kebijakan ini rawan penyimpangan jika tidak direncanakan dengan baik. Potensi penyalahgunaan hasil sumbangan bisa terjadi jika dari awal tidak jelas peruntukannya.

"Itulah pentingnya pengayaan, melalui diskusi-diskusi. Dari awal harus jelas siapa pengelolanya, anggaran untuk apa dan siapa saja yang nantinya bisa memanfaatkan hasil sumbangan ini," katanya.

Lembur Pakuan

Bahkan, Zaini khawatir anggaran ini nantinya hanya akan digunakan oleh segelintir pihak, sehingga pemanfaatannya tidak adil. Potensi ini bukan tanpa alasan mengingat sudah keluar pernyataan dari sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penggunaan dana hasil sumbangan itu.

"Jangan sampai gerakan kesetiakawanan ini hanya untuk menutupi kekurangan biaya di Lembur Pakuan, kediaman pribadi Dedi Mulyadi di Kabupaten Subang, yang banyak didatangi warga yang meminta bantuan materi," katanya.

Kekhawatiran serupa pun disampaikan Yogi Suprayogi Sugandi, akademisi kebijakan publik dari Universitas Padjajaran Bandung. Dia berharap dana hasil sumbangan ini tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

"Saya khawatir, gerakan sumbangan ini hanya untuk menutupi kekurangan anggaran di Lembur Pakuan. Seperti kita ketahui, di sana banyak warga yang datang untuk meminta bantuan," katanya.

Yogi pun mengkritisi gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang mempertontonkan pemberian bantuan materi secara sporadis kepada masyarakat yang ditemui. Ini bukan kebijakan yang tepat dari seorang kepala daerah.