Satu Tahun Pimpin Jawa Barat, KDM Janji Perkuat Reformasi Birokrasi

SETELAH satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang karib disapa KDM, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah. Ia menilai pemerintah provinsi belum melakukan langkah yang berdampak besar bagi seluruh masyarakat.

Menurut dia, tekanan fiskal menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik sehingga kualitas layanan di sejumlah sektor belum merata.

“Masih banyak warga Jawa Barat yang akses jalannya masih jelek di ujung-ujung desa. Masih banyak yang belum mendapat akses pendidikan secara merata, layanan kesehatan secara terbuka, dan masih banyak pengangguran yang menganga,” papar KDM, Jumat (20/2/2026).

Baca juga : LSI Denny JA: Publik Rindukan Sosok Pejabat Bersih dan Tegas, KDM dan Purbaya Sama-Sama Aset Bangsa

Survei Kepuasan Publik

Dedi menyebut terdapat survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 95,5%. Namun ia menilai angka tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

“Angka itu dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan pembangunan sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas,” ujar pria yang juga sering disapa Bapa Aing tersebut.

Ia menambahkan, hasil survei yang sama juga menunjukkan 4,5% responden menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca juga : Dedi Mulyadi Tinjau Pergerakan Tanah Majalengka, Janjikan Bantuan Rp10 Juta per KK!

Tingkat kepuasan 95,5% merupakan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Survei ini melibatkan 800 responden dengan metode "multistage random sampling". Sebelumnya, survei Indikator pada Mei 2025 mencatat tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebesar 94,9%.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan selama hampir satu tahun menjabat, dirinya kerap menghadapi demonstrasi terkait berbagai kebijakan. Ia memandang aksi unjuk rasa dan kritik sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan.

“Seluruh demo dan otokritik merupakan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam setiap waktu,” ujarnya.

Fokus Tahun Kedua Pemerintahan

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Dedi mengajak seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa memperkuat komitmen reformasi birokrasi. Ia memperkenalkan kerangka berpikir yang disebutnya sebagai: birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta.

Konsep tersebut, menurutnya, menekankan pengelolaan anggaran secara efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas di tengah tekanan fiskal.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, serta seluruh perangkat daerah kabupaten, kota, dan provinsi yang dinilai tetap bekerja dalam situasi penuh tekanan.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama menata Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa,” tandasnya. (SG/I-1)