Wali Kota Bekasi Minta Bantuan KDM untuk Percepat Pemisahan Aset Pemkot dan Pemkab

WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono berharap 'tangan dingin' Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat membantu mempercepat penyelesaian pemisahan aset antara Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi agar pengelolaan wilayah perbatasan dapat lebih optimal.

Tri lebih dulu menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap pembangunan di Kota Bekasi, mulai dari pengembangan kawasan wisata Kalimalang, normalisasi Kali Bekasi yang berdampak pada berkurangnya genangan banjir, hingga bantuan fiskal pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan di Bekasi Utara.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov Jawa Barat dalam proses pemisahan aset antara PDAM Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot sebagai langkah memperkuat pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Baca juga : Gubernur KDM Cabut Izin SMK IDN Bogor, Orangtua Siswa Geruduk Gedung Sate

Wali Kota mengatakan, hingga kini masih terdapat aset milik Pemkot yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bekasi, begitu pula sebaliknya. Karena itu, ia berharap dapat dilakukan skema tukar guling aset agar pengelolaannya lebih tepat sesuai wilayah administrasi masing-masing.

"Selaras dengan semangat akselerasi pembangunan, ada satu pekerjaan rumah historis yang membutuhkan sentuhan tangan dingin Bapak Gubernur, yaitu percepatan pemisahan aset antara Kota dan Kabupaten Bekasi," ujar Tri dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Menurutnya, penataan melalui mekanisme tukar guling aset akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat serta perawatan infrastruktur dapat dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pemerintah daerah.

Baca juga : Pemprov Jabar Targetkan 100 Persen Jalan Mulus pada 2026

Berdampak pada pembangunan di wilayah perbatasan

Tri juga menekankan bahwa persoalan aset ini berdampak langsung pada pembangunan di wilayah perbatasan seperti Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bantargebang, hingga Mustikajaya, terutama dalam program penanganan banjir.

Ia mencontohkan pembangunan tanggul yang kerap terhenti ketika memasuki wilayah perbatasan karena perbedaan kewenangan pengelolaan aset dan wilayah.

"Seringkali pembangunan tanggul sudah selesai di satu sisi wilayah, namun ketika masuk batas administrasi lain menjadi terhenti. Padahal aliran air tidak mengenal batas wilayah," jelasnya.

Karena itu, Wali Kota berharap dengan dukungan dan koordinasi dari KDM (sapaan akrab Gubernur Jabar), persoalan pemisahan aset dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang terabaikan, melainkan menjadi simbol keharmonisan pembangunan di Jabar. (AK)

Caption foto: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (DOK.PEMKOTBEKASI)