Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bank Indonesia (BI) untuk mengklarifikasi dugaan dana mengendap di bank sekitar Rp4,17 triliun justru untuk menjaga citra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sedang moncer saat ini.
“Bantahan Dedi Mulyadi setelah datang ke BI, bahwa dana mengendap itu tidak ada, justru menjaga citra Pak Purbaya, agar ke depan kalau bicara data harus akurat. Apalagi, sebagai menteri keuangan,” kata Toto, dalam keterangannya, Kamis (23/10).
Menurut Toto, gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu tidak sedang berkonflik, apalagi bermusuhan dengan Menkeu Purbaya. “KDM sudah benar datang ke BI untuk memastikan bahwa dana mengendap sebagaimana diungkapkan Menkeu Purbaya itu tidak benar,” jelasnya.
Sebelumnya, KDM usai mengecek ke BI, mengatakan tak ada dana mengendap sebesar Rp4,17 triliun, baik di BJB maupun bank lain. Yang ada adalah dana kas daerah dalam bentuk giro untuk keperluan belanja pemerintah provinsi Jabar. Itupun, menurut KDM, tidak sebesar yang diungkapkan Menkeu Purbaya, yakni hanya Rp2,5 triliun.
KDM juga menjelaskan bahwa yang di BI itu laporan per 30 September. BI tidak memiliki data laporan harian. Sebab, laporan berkala atau harian itu dilakukan Pemprov Jabar ke Kemendagri.
Toto menerangkan atas ketidakbenaran data yang diklaim Menkeu Purbaya dari BI sebagai dana mengendap, Purbaya justru harus berterimakasih kepada KDM, sekaligus menegur orang-orang BI jika mereka memberinya data tidak akurat.
Namun begitu, kata Toto, bantahan KDM tetap harus menjadi peringatan untuk Purbaya agar ke depan lebih berhati-hati. Apalagi, dalam konteks Purbaya kini sedang menjadi magnet publik yang merindukan tampilnya sosok pejabat bersih dan tegas atas berbagai praktik kotor penyelewengan keuangan negara.
Toto berpendapat KDM dan Purbaya merupakan aset bangsa yang sedang dibutuhkan saat ini. Karena itu, keduanya harus dijaga, dirawat dan didukung, bukan untuk dihadap-hadapkan sebagai musuh.
“Saya sedih, jika KDM dan Purbaya kehabisan masa kadaluarsanya sebagai tokoh populer yang sedang dirindukan publik. Meski, ini semua kembali kepada keduanya untuk menjaga stamina ketokohannya melalui berbagai program dan kebijakan positif buat bangsa dan negara,” ungkapnya.(H-2)
INDONESIA Head of Research DBS Group, William Simadiputra, menilai nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk menguat ke depan, meskipun belum seoptimistis proyeksi pemerintah.
IHSG kian menguat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai level 10.000 bukanlah target yang mustahil dicapai pada 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 tidak terlalu sulit untuk dicapai.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan sebanyak 125 ribu baju ekspor reject disalurkan untuk korban bencana. Realisasi penyalurannya membutuhkan persetujuan Menkeu dan Mendag.
Menurut laporan Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia, volume impor baja konstruksi siap pasang yang masuk ke Indonesia telah mencapai satu juta ton dalam setahun.
KONDISI jalan berlubang dan rusak parah di jalur Pantura, Jawa Barat, menjadi kendala masyarakat jelang musim mudik lebaran. Dedi Mulyadi mengatakan kerusakan dari Bekasi sampai Cirebon
Bantuan lain juga diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak. Gubernur menyerahkan dana Rp10 juta untuk 34 kepala keluarga.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai 'pananggeuhan' atau tempat untuk bersandar.
SELURUH korban tanah longsor di Kampung Pasir Kuning Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan direlokasi. Selain itu, lahan bekas longsor Cisarua akan dijadikan hutan.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved