Soal Baju Ekspor Reject untuk Korban Bencana, Purbaya Sebut Belum Ada Pengajuan

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi terkait pengembalian baju ekspor apkiran atau reject batal ekspor.

“Kita masih belum ada permintaan, belum ada jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12).

Baca juga : Prabowo Setujui Baju Ekspor Apkiran Disalurkan untuk Korban Bencana

Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan pengembalian barang harus dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pihaknya akan tetap melakukan penilaian terkait dengan pengajuan tersebut.

Baca juga : Gubernur Aceh Serukan Salat Jenazah Gaib untuk Syuhada Banjir Sumatra

“Jadi, harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai. Kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan, tetapi kita lihat seperti apa, tetapi saya belum menerima surat permintaan,” katanya.

Menkeu menegaskan pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan isu pengembalian baju ekspor reject.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi mempengaruhi perdagangan dari para pelaku UMKM. “Saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” kata Purbaya.

Terkait dengan insentif yang akan diberikan untuk pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan oleh Kemenkeu sendiri.

Presiden Setuju

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sebanyak 125 ribu baju ekspor reject atau batal ekspor dari pabrik di dalam negeri dikirim untuk korban banjir Sumatra. Namun, realisasi penyaluran baju ekspor apkiran itu membutuhkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito pada Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).

Ia mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Tito menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.

Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. (Ant/M-1)