Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2026 tidak Sulit Dicapai

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 tidak terlalu sulit untuk dicapai. Apalagi, katanya, kebijakan fiskal dari pemerintah semakin sinkron dengan kebijakan moneter dari bank sentral atau Bank Indonesia.

“Sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6%, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12).

Untuk tumbuh 6% itu, Purbaya akan mendorong fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun. Kemudian memperbaiki iklim berusaha atau investasi. Hal sudah mulai dilakukan melalui Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan berusaha dan investasi.

Baca juga : Kebijakan Moneter BI Rusak Daya Beli Masyarakat

“Sudah mulai disidangkan walaupun baru satu kali kan. Tapi saya disitu sudah bisa melihat kira-kira problem yang dihadapi pebisnis apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh, sidangnya seminggu sekali. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini,” ujar Purbaya.

Upaya memperbaiki iklim investasi lewat debottlenecking ini, kata Purbaya, sudah dilirik oleh investor asing dan membuat mereka semakin optimistis menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Sudah banyak dari luar negeri, Singapura, negara-negara lain, yang pengusahanya punya investasi di sini, beberapa sudah masuk,” katanya.

Baca juga : Proyeksi IMF soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesuai Asesmen BI

Purbaya yakin jika debottlenecking dijalankan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. “Nanti peraturan-peraturan yang mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih,” tegasnya.

Purbaya menyebut sebelumnya cara pemerintah melakukan kebijakan dengan bank sentral ada perbedaan dampak waktu lah. Namun menurutnya sekarang sudah dipercepat dan dirapikan.

“Kalau Anda lihat waktu di sidang pertama debottlenecking, ada perusahaan tekstil yang gak bisa dapat pinjaman dari bank, padahal semuanya siap dan pembelinya ada, agunannya ada, tapi dia gak bisa pinjam uang di bank," kata Purbaya.

"Itu indikasi bahwa di perbankan, waktu itu ya, likuiditasnya belum cukup. Tapi ke depan kita betulin. Kondisi ke depan akan berbeda. Dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral perbankan sekarang cukup likuiditasnya," pungkasnya. (H-3)