Thomas dan BI: Independensi Bank Sentral di Bawah Bayang-Bayang Bias Laten

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, independensi Bank Indonesia (BI) berada dalam sorotan menyusul pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai calon deputi gubernur bank sentral. Kedekatan dengan lingkar kekuasaan dikhawatirkan menimbulkan bias dalam pengambilan kebijakan moneter.

Hari ini, Senin (26/1), Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon Deputi Gubernur BI. Salah satu kandidat yang mengikuti proses tersebut adalah Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Rizal menegaskan, independensi BI tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kualitas pengambilan keputusan, terutama ketika berhadapan langsung dengan kepentingan fiskal dan politik jangka pendek. 

Baca juga : Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ekonom Khawatirkan Intervensi Fiskal ke Sektor Moneter

"Tantangan terbesar muncul ketika pimpinan bank sentral memiliki kedekatan dengan lingkar eksekutif. Risiko utamanya bukan intervensi terbuka, melainkan bias kebijakan yang bersifat laten,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (26/1).

Dalam situasi tekanan pembiayaan defisit, volatilitas nilai tukar rupiah, atau kebutuhan stabilisasi ekonomi menjelang agenda politik, ruang objektivitas kebijakan moneter berpotensi menyempit. Kompromi yang bersifat halus dan bertahap, kata Rizal, dapat menggerus kredibilitas bank sentral di mata pasar.

Ia menekankan potensi konflik kepentingan harus dikelola sebagai isu tata kelola institusional, bukan persoalan personal. Jika latar belakang fiskal dan relasi politik melekat pada pimpinan BI, maka diperlukan pembatasan peran yang tegas.

Baca juga : Ini Tanggapan Kemenkeu soal Keponakan Presiden Prabowo Thomas Djiwandono yang Masuk Bursa Deputi Gubernur BI

"Ini khususnya dalam pengambilan keputusan yang beririsan langsung dengan kepentingan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," tegas Rizal. 

Hal tersebut harus dibarengi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

Pengambilan keputusan di Dewan Gubernur BI, lanjut Rizal, harus bersifat kolektif, berbasis indikator makroekonomi yang terukur, serta bebas dari dominasi figur tertentu. Dengan demikian, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap berjalan dalam koridor institusional, bukan relasi kekuasaan.

Agar kebijakan moneter tetap berbasis data, Bank Indonesia juga perlu menjaga disiplin pada kerangka kebijakan berbasis aturan, terutama konsistensi terhadap sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Kredibilitas bank sentral, menurutnya, ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer secara politik, namun diperlukan secara ekonomi. 

"Transparansi kebijakan, kejelasan komunikasi, serta evaluasi kinerja yang berfokus pada pencapaian target moneter menjadi prasyarat utama," imbuhnya.

Hal tersebut agar keputusan BI tetap dipercaya pasar dan publik, terlepas dari siapa pun figur yang menduduki jabatan puncak. (E-3)