Thomas Djiwandono Usul Tinggalkan Skema Burden Sharing Era Pandemi

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19. Kebijakan tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi ekonom saat ini.

Burden sharing merupakan skema pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral untuk meringankan tekanan fiskal negara saat pandemi. 

“Saya menekankan kebijakan yang berbeda dari masa pandemi. Itu substansinya soal burden sharing,” ujar Thomas di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).

Baca juga : Thomas Djiwandono: Penunjukan Deputi BI tak Dibahas dengan Prabowo

Ia menegaskan fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan sinergi fiskal dan moneter, khususnya dalam pengelolaan transmisi kebijakan ke sektor perbankan. 

Menurut Thomas, setiap kebijakan harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi pada masanya. Saat ini, perekonomian Indonesia berada dalam fase yang berbeda dibandingkan periode pandemi. 

“Saat ini semua bicara pertumbuhan ekonomi. Fundamental kita kuat, inflasi rendah, surplus perdagangan baik. Bahkan, defisit fiskal masih manageable (terjaga)," kata keponakan Presiden Prabowo itu. 

Baca juga : Ekonom: Thomas Djiwandono di BI Bisa Perkuat Sinergi Kebijakan Ekonomi

Dengan kondisi tersebut, Thomas menilai ruang untuk melakukan ekspansi kebijakan masih terbuka. Karena itu, konsep lama seperti burden sharing dinilai tidak lagi tepat untuk digunakan. 

Saat ini, lanjutnya, Bank Indonesia (BI) telah menempuh kebijakan moneter yang bersifat
akomodatif atau expansionary. Sementara, dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan berupaya mengoptimalkan pengelolaan kas negara. Dana kas tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

"Produktifnya apa? Untuk menaruh likuiditas. Ini untuk menopang kebijakan moneter yang sudah dilakukan Bank Indonesia," terangnya. (H-3)