Gap Kredit Perbankan masih Jadi Masalah, ini Strategi BI

SELISIH kredit (credit gap) perbankan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Walaupun likuiditas bank banyak, tetapi pertumbuhan kredit dinilai belum mencapai pada level yang optimal.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No 46 yang disaksikan secara daring, Jumat (27/2). Destry menjelaskan, ketahanan sistem keuangan nasional secara industri cukup sehat. 

Rasio alat liquid perbankan saat ini mencapai 27,6%. Kemudian rasio capital adequacy 25,9%, jauh di atas ambang batas (threshold) 8%.

Baca juga : Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di 3,5%

Namun di sisi lain, jumlah kredit menganggur atau undisbursed loan perbankan masih cukup besar, saat ini berada di level Rp2.506 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong perbaikan melalui sejumlah kebijakan. 

Pertama, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). "Sejak diberlakukan 2 tahun terakhir KLM kita per Februari ini sudah memberikan total insentif kepada bank hingga mencapai Rp427,5 triliun," kata Destry.

Dalam hal ini, bank-bank dalam kondisi normal harus menempatkan dananya sebagai Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 9%. Namun karena bank-bank tersebut menyalurkan pada sektor-sektor prioritas, termasuk sektor inklusi, GWM mereka efektif tinggal 3,5%. "Artinya yang 5,5% kembali kepada bank," ungkapnya.

Baca juga : Hadapi Lebaran 2021, BI Kalteng Siapkan Rp3,35 Triliun

KLM pun terbagi dua. Pertama, lending channel yakni bank-bank yang memberikan kreditnya kepada sektor-sektor prioritas. Kedua, interest rate channel yaitu bank-bank yang cepat menjalankan transmisi kebijakan moneter BI.

"Dari Rp427,5 triliun, yang lending channel sekitar Rp357,9 triliun dan interest channel Rp69,6 triliun," katanya. 

Ia mengatakan intermediasi di perbankan masih mengalami hambatan dalam 6 bulan hingga 1 tahun terakhir. Dalam hal ini likuiditas atau dari sisi suplai ada, tetapi di sisi demand masih menjadi PR.

Di samping itu, salah satu yang menghambat pertumbuhan kredit ialah suku bunga yang relatif masih tinggi karena transmisi dari kebijakan moneter BI. Dalam hal ini, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-Rate sejauh ini sudah turun 150 basis poin sejak September 2024.

"Lending rate belakangan untuk yang kredit baru, dia turunnya sudah lumayan, sudah 88 basis poin. Artinya, bank sudah mulai siap sebenarnya. Untuk lending appetite-nya bank sudah mulai tinggi. Kami optimistis bahwa intermediasi ini bisa akan lebih baik," jelasnya.

Asisten Gubernur Bank Indonesia Solikin M Juhro mengamini credit gap mengalami kondisi di bawah potensial levelnya. Menurutnya, dengan gap kredit yang negatif, untuk mencapai cita-cita mendorong ekonomi lebih maju, caranya tak lain ialah mendorong pembiayaan.

"Kita akan mempersempit credit gap, mempersempit output gap. Caranya pembiayaan dari sisi suplai dan juga dari sisi demand. Ekonominya juga harus didorong dengan baik," kata Solikin dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, stabilitas makro ekonomi menjadi tumpuan agar investasi atau sektor demand bergerak. Ia melihat sisi suplai juga masih cukup memiliki ruang.

"Kalau kita lihat dari sisi kapasitas lending, ILR atau Index Lending Requirement itu masih cukup longgar. Kita lihat berbagai dimensi atau indikator longgar, sementara juga dari pricing, suku bunga juga sudah mulai turun," kata Solikin.

"Kemarin kita dorong transmisinya, sudah turun suku bunga pendanaan, suku bunga kredit, tetapi masih perlu didorong lebih lanjut," imbuhnya.

Karena output gap dan kredit gap yang negatif, katanya, cara yang dilakukan ialah mendorong kapasitas pembiayaan dengan sikap untuk pro-growth.

Menurutnya, KLM adalah inovasi instrumen makroprudensial yang tidak kaleng kaleng. Dulu mengurangi GWM itu ala kadarnya. 

"Nah dengan KLM ini, kita memberikan pemenuhan GWM melalui insentif likuiditas. Syaratnya, dia harus kepada sektor-sektor produktif, sektor-sektor prioritas, sektor-sektor yang juga sejalan dengan program-program prioritas pemerintah," papar Solikin.

BI pun akan memperkuat agar KLM bersifat performance based dan forward looking. Karena itu, kata Solikin, bank tidak bisa sembarangan meminta KLM.

"Dia harus memberikan prioritas ke depan, mana RBB (rencana bisnis bank)-nya, mana prognosa ke depan, di situlah insentif akan diberikan. Kalau nanti suatu saat di bawah prognosanya, di bawah RBB-nya, dia harus mengembalikan atau penyesuaian di insentif berikutnya," pungkasnya. (I-2)