Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ekonom Khawatirkan Intervensi Fiskal ke Sektor Moneter

DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) adalah kemunduran pascareformasi 1998. Menurutnya, deputi gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter.

“Ini masuknya Tommy (panggilan Thomas) seperti intervensi fiskal ke sektor moneter, padahal sebelumnya RDG (rapat dewan gubernur) BI sudah ada pihak Kemenkeu yang ikut hadir,” kata Bhima kepada Media Indonesia, Senin (19/1).

Seperti diberitakan, pada 19 November 2025, Wamenkeu Thomas Djiwandono hadir sebagai perwakilan pemerintah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peran Wamenkeu Thomas pada RDG BI tidak mengandung unsur politis dan diperbolehkan oleh undang-undang.

Baca juga : Ini Tanggapan Kemenkeu soal Keponakan Presiden Prabowo Thomas Djiwandono yang Masuk Bursa Deputi Gubernur BI

Thomas saat itu disebut hanya menyampaikan pandangan dalam rangka mempererat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bhima, kemungkinan masuknya Thomas ke jajaran petinggi BI bisa memperburuk citra independensi otoritas moneter. “Rupiah bisa makin terpuruk dan kehilangan legitimasi di mata investor,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengusulkan Thomas Djiwandono yang merupakan keponakannya, untuk mengisi jabatan deputi gubernur BI. Presiden bahkan telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memproses pengusulan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pengajuan keponakan Prabowo Thomas Djiwandono. Menurutnya, pengusulan tersebut berkaitan dengan pengunduran diri Juda Agung dari jabatan Deputi Gubernur BI.

“Salah satunya memang betul ada nama yang kami usulkan, yaitu Pak Wamenkeu Thomas Djiwandono,” kata Prasetyo secara terpisah. (H-3)