Indef: Penunjukan Thomas Djiwandono Berpotensi Tekan Rupiah

PENUNJUKAN Thomas Aquinas Muliatna (AM) Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi menekan pasar keuangan domestik, khususnya nilai tukar rupiah. Penelitk Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deniey Adi Purwanto menilai penunjukkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga bisa membawa sentimen politik yang dapat memicu kekhawatiran investor. 

Menurut Deniey, terpilihnya Thomas menggantikan Juda Agung memicu respons negatif dari sebagian pelaku pasar. Nominasi figur yang dinilai memiliki kedekatan politik tersebut dianggap berisiko mengganggu persepsi independensi Bank Indonesia, terutama di mata investor asing. 

Ia menjelaskan, jika investor menilai jajaran Dewan Gubernur BI yang baru akan lebih selaras dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah atau kurang berkomitmen menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, maka potensi arus keluar modal dapat meningkat. Sejalan dengan itu, Indef memperkirakan nilai tukar rupiah berpeluang melemah hingga mendekati rekor terendah di kisaran Rp16.985 per dolar AS. 

Baca juga : Purbaya Bantah Isu Pencalonan Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI Picu Pelemahan Rupiah

Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah juga diproyeksikan naik seiring kekhawatiran pasar terhadap potensi pergeseran kebijakan dari pendekatan moneter yang selama ini bersifat ortodoks. 

"Sehingga, akan memberikan tekanan yang lebih berat kepada nilai tukar rupiah," ujar Deniey dalam diskusi publik Indef bertajuk Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi Bank Indonesia, Selasa (27/1). 

Ia menjelaskan, Dewan Gubernur BI memiliki peran krusial dalam membentuk ekspektasi kebijakan moneter, mulai dari arah suku bunga acuan, besaran intervensi di pasar valuta asing, hingga pengelolaan cadangan devisa. Pasar, ungkapnya, akan mencermati arah kebijakan moneter ke depan, apakah lebih ditentukan oleh pertimbangan institusional Bank Indonesia atau faktor personal para pengambil kebijakan.

Baca juga : Thomas Djiwandono Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Profilnya

Prediksi Kebijakan Moneter ke Depan

Dari sisi respons kebijakan, terdapat dua kemungkinan besar yang dapat terjadi. Pertama, kebijakan moneter yang lebih kontraktif, dengan suku bunga yang lebih tinggi. Langkah ini berpotensi menopang penguatan rupiah, menarik aliran modal masuk, serta menekan ekspektasi inflasi. Namun, kemungkinan kedua adalah kebijakan yang lebih longgar dan akomodatif terhadap kebutuhan fiskal, yang berisiko menimbulkan tekanan pelemahan nilai tukar.

“Jika pelaku pasar menilai kebijakan moneter akan lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang stabilitas harga, maka antisipasi penurunan suku bunga bisa muncul dan ini berpotensi melemahkan rupiah,” jelasnya. 

Komunikasi Bank Sentral di Masa Transisi

Selain substansi kebijakan, Deniey menekankan pentingnya komunikasi bank sentral. Arah komunikasi BI kepada pasar uang, sektor fiskal, dan sektor riil akan sangat menentukan pembentukan ekspektasi pelaku ekonomi, khususnya pada masa transisi kepemimpinan yang kerap menimbulkan ambiguitas arah kebijakan.

Ia juga menyoroti pentingnya independensi bank sentral untuk mencegah terjadinya fiscal dominance, yakni kondisi ketika bank sentral kehilangan independensi dan digunakan untuk membiayai defisit fiskal secara tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurut berbagai studi, dapat menggerus efektivitas dan kredibilitas bank sentral. Dalam konteks tersebut, Deniey mengingatkan adanya trilema bank sentral, yakni independensi, kredibilitas, dan fleksibilitas. 

“Secara kelembagaan, bank sentral tidak bisa mengoptimalkan ketiganya sekaligus. Harus ada dua pilihan di antara tiga itu,” ujarnya. 

Ia menilai, setiap perubahan dalam tata kelola dan struktur pengambilan keputusan di Bank Indonesia akan memicu temporary test dari pasar. Kredibilitas BI, kata Deniey, akan kembali terbentuk apabila bank sentral mampu menjaga keseimbangan antara independensi dan fleksibilitas kebijakan, sehingga kepercayaan pasar dapat dipulihkan seiring waktu. 

"Temporary test untuk melihat sejauh mana keseimbangan antara independensi dan fleksibilitas kebijakan itu dilakukan," pungkasnya. (E-4)