Menteri PPPA Ajak Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

DALAM rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anak penyandang disabilitas.

Ia menekankan pentingnya mendorong kemandirian, kesiapan hidup, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.

"Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan rasa percaya diri, memiliki pilihan, menentukan arah hidupnya, serta berpartisipasi penuh dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga merupakan individu yang memiliki potensi, mimpi, dan kemampuan untuk tumbuh serta berkontribusi di dalam masyarakat," kata Arifah dalam keterangannya, Senin (15/12).

Baca juga : Audiensi BPW Indonesia dengan Menteri PPPA Perkuat Kiprah Perempuan Indonesia

Arifah mengatakan bahwa dukungan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, kebijakan, serta penciptaan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas menjadi kunci dalam menjamin masa depan anak penyandang disabilitas.

"Sesuai dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara wajib menjamin akses pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, kesempatan kerja, mitra usaha, dan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Saryadi menyoroti peran strategis pendidikan vokasi dalam membangun kemandirian anak penyandang disabilitas.

Baca juga : Berikan Hak Berkomunitas dan Berkarya untuk Anak Penyandang Disabilitas

"Sejalan dengan Asta Cita ke-4, pendidikan vokasi memberikan dukungan melalui penciptaan akses, peluang, dan keberlanjutan. Program Vokasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) mengintegrasikan keterampilan, karakter, dan kemandirian sebagai bekal masa depan," kata Saryadi.

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Asrian Darma Saputra, memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat sebanyak 5,17 juta penduduk usia kerja merupakan penyandang disabilitas. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,04 juta orang yang tergabung dalam angkatan kerja.

"Selain menghapus stigma, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas. Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan inisiasi untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui wirausaha," ungkap Asrian.

Dukungan terhadap perluasan ruang inklusi juga disampaikan Program Lead SPEKIX, Andini Iskayani. Ia menilai intervensi sejak dini berperan penting dalam membentuk kemandirian anak penyandang disabilitas.

"Intervensi dini yang konsisten terbukti lebih efektif dalam membentuk keterampilan adaptif dan kemampuan psikososial, sehingga anak penyandang disabilitas dapat tumbuh mandiri dan berdaya sesuai dengan potensinya," jelas Andini.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Aman Damanik, menjelaskan bahwa peran KND telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, yakni melakukan pemantauan, evaluasi, serta advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendampingan sosial dan perlakuan yang setara dengan anak lainnya untuk mendukung integrasi sosial serta pengembangan individu, termasuk pemenuhan hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," tutup Jonna. (H-2)