Pupuk Bersubsidi Langka di Aceh, Ancaman Serius Produksi Padi Pascabanjir

Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan. Penyebabnya jelas, pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Phonska langka di pasaran, bahkan dijual jauh di atas harga resmi pemerintah.

Kelangkaan pupuk ini menjadi pukulan telak bagi petani, terlebih setelah Aceh baru saja dihantam banjir besar yang merusak puluhan ribu hektare sawah produktif. Di tengah upaya pemulihan produksi, pupuk yang seharusnya menjadi penopang utama pertanian justru sulit didapat.

Tanaman padi yang kini berusia antara satu pekan hingga dua bulan seharusnya mendapat pemupukan optimal. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Banyak petani terpaksa mengurangi pemupukan karena pupuk subsidi tidak tersedia.

Baca juga : Muncul Penawaran Pupuk Subsidi Lewat Medsos di Sragen, Dinas Pertanian Sragen Yakin Penipuan

Faisal, petani di Kemukiman Bluek, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, mengatakan kelangkaan pupuk membuat petani beralih ke pupuk non-subsidi yang jauh lebih mahal.

“Karena pupuk subsidi sulit didapat, terpaksa kami pakai pupuk non-subsidi. Tapi jumlahnya harus dikurangi karena harganya tinggi,” ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (7/2).

Tak hanya langka, pupuk subsidi juga dijual dengan harga yang tidak sesuai ketetapan pemerintah. Harga eceran tertinggi seolah tak berlaku di tingkat pengecer. Urea subsidi yang seharusnya dijual Rp90.000 per zak ukuran 50 kilogram, justru dilepas dengan harga Rp120.000 hingga Rp130.000. Sementara NPK Phonska dari harga subsidi Rp92.000 per zak, melonjak menjadi Rp100.000 sampai Rp120.000.

Baca juga : Apa saja Problem Pupuk Subsidi dari Tahun ke Tahun? Ini kata HKTI Jabar

“Kalaupun ada di pengecer resmi, harganya tetap tinggi, di luar harga subsidi,” tegas Faisal.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana pengawasan distribusi pupuk subsidi?

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Petani terpaksa menutup kebutuhan pupuk dengan produk non-subsidi atau pupuk organik yang lebih murah. Namun penggunaan pupuk yang dikurangi jelas berisiko menurunkan produktivitas panen.

Maimun, petani di Kemukiman Pirak, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, mengungkapkan pupuk subsidi nyaris tak tersedia di daerahnya.

“Kadang harus cari pupuk ke luar kecamatan. Di tempat sendiri tidak ada barang. Karena mendesak, terpaksa beli walau mahal. Tidak tahu apakah ini ulah pedagang atau sebab lain,” katanya.

Keluhan ini memperkuat dugaan adanya persoalan distribusi, penimbunan, atau permainan harga di tingkat pengecer.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Sugianto, menegaskan pemerintah wajib menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Aceh. Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan dasar setiap musim tanam untuk meningkatkan hasil panen.

“Kelangkaan pupuk bersubsidi adalah masalah serius bagi petani sawah, apalagi untuk meningkatkan surplus gabah hasil panen raya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Aceh baru saja dilanda banjir besar yang menghancurkan sekitar 89.582 hektare lahan sawah produktif, tertimbun lumpur dan gagal panen. Untuk menutupi kekurangan produksi itu, seharusnya panen dari sawah yang tersisa bisa ditingkatkan. Namun hal tersebut sulit tercapai bila pupuk justru langka.

“Bagaimana bisa meningkatkan produksi jika pupuk saja tidak tersedia?” tegasnya.

Kelangkaan pupuk bersubsidi bukan sekadar keluhan petani, melainkan ancaman langsung terhadap produksi padi Aceh pascabanjir. Jika distribusi pupuk tidak segera dibenahi, Aceh berisiko menghadapi penurunan produksi beras yang lebih dalam.