Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini keseriusan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani bencana Sumatra. Menurutnya, Prabowo sudah mengambil langkah-langkah taktis untuk memulihkan daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut. ,” kata SBY melalui akun X, dikutip Kamis (25/12).
Sebagai mantan presiden, SBY mengingatkan masyarakat jika penanganan bencana itu kompleks dan tak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini.
"Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi,” katanya.
SBY menambahkan, penanganan bencana juga memerlukan kebijakan dan master plan yang utuh dan pelaksanaan yang efektif. Pelajaran itu dia dapatkan saat memimpin penanggulangan bencana tsunami di Aceh (2004) dan Nias (2005), gempa bumi di Yogyakarta (2006) dan Padang (2009), serta sejumlah bencana alam berskala besar lainnya.
Menurutnya, komando dan pengendalian harus efektif. Bahkan, Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan.
SBY mengatakan gaya yang dilakukan Prabowo menangani bencana berbeda dengan yang dia lakukan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu, termasuk perbedaan jenis bencana dan dampak dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.
SBY melihat saat ini pemulihan bencana di Sumatera memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada sejumlah faktor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil. Di antaranya konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif.
"Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” katanya.
SBY meminta masyarakat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatra pascabencana dan memastikan masyarakat yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik. (M-3)
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved