Headline

Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.

Libatkan Para Elite Politik Dinilai Perkuat Kebijakan Strategis yang Bakal Diambil Prabowo Menyangkut Geopolitik

Rahmatul Fajri
04/3/2026 19:10
Libatkan Para Elite Politik Dinilai Perkuat Kebijakan Strategis yang Bakal Diambil Prabowo Menyangkut Geopolitik
Presiden Prabowo Subianto (tengah).(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, serta pimpinan partai politik ke Istana Merdeka merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan. Menurutnya, pelibatan tokoh dan elit politik akan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil pemerintah.

“Saya kira meski setiap keputusan dan kebijakan itu hak dan tanggung jawab Presiden, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari para mantan presiden dan wakil presiden, adalah sesuatu yang perlu dilakukan,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Rabu (4/3).

Lili menambahkan bahwa tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, risiko lahirnya kebijakan yang memicu kegaduhan atau kontroversi dapat dicegah dari awal.

“Dengan banyaknya masukan dari para pihak tersebut, akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat, tidak kontroversial, dan akan mendapat dukungan yang kuat dari publik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam. Turut hadir dalam silaturahmi dan diskusi tersebut adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Turut hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai koalisi, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan.

Menurut Hassan, dalam forum tersebut Presiden Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global. Hassan menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.

“Didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan terlangsung,” ungkap Hassan.

Hassan turut mengutip dinamika terbaru mengenai potensi eskalasi konflik. Presiden Prabowo, lanjut Hassan, menilai penting untuk membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan dengan para tokoh nasional. 

Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.

Terkait sikap Indonesia, Hassan menegaskan bahwa konflik tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional. Sementara terkait Board of Peace (BoP), Hassan mengatakan pembahasan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru. 

“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucapnya. (Faj/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya