Berita Terbaru Natalius Pigai Hari Ini

Indonesia Dipercaya Asia-Pasifik Pimpin Dewan HAM PBB 2026

Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026. 

Menteri Pigai: Putra Indonesia yang Akan Menangani Konflik Venezuela di Dewan HAM PBB

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Indonesia yang akan memimpin Dewan HAM PBB siap menangani isu Venezuela.

Menteri HAM Soal KUHAP dan KUHP Baru : Sekali Saja Diundang DPR

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya

Menteri Pigai Akui Pemerintah tak Punya Data HAM Mandiri, Masih Bergantung pada LSM

Menurut Pigai, ketergantungan itu terlihat jelas ketika pemerintah harus menyusun berbagai laporan HAM untuk kepentingan internasional.

Fun Run HAM Diharapkan Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Publik

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77

Soroti Bencana Sumatra, Menteri Pigai Siapkan Aturan Bisnis dan Prinsip HAM untuk Perusahaan

Ia menambahkan bahwa Indonesia berupaya memasukkan ketentuan terkait bisnis dan HAM ke dalam revisi Undang-Undang HAM.

Menteri HAM Tanggapi Kritik Presiden Prabowo soal Penerapan HAM Barat yang Hipokrit

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan penjelasan tambahan terkait kritik Prabowo terhadap standar HAM Barat.

KUHAP akan Cemarkan HAM Indonesia di PBB, Pigai Diminta tidak Sekadar 'Menampung Kritik'

KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.

Perkuat Pemahaman HAM Kalangan Akademisi

Pigai menilai, sinergi antara pemerintah dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman HAM secara akademik dan praktis.

Menteri HAM RI Wakili Pemerintah RI Antar Kepulangan Presiden Afrika Selatan

Presiden Ramaphosa menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang smart, eloquent, dan great leader.

Menteri HAM Pastikan Program Prioritas Presiden di Hadapan 5000 Masyarakat Madina

Ia menyebut kehadiran KemenHAM RI sebagai wujud nyata gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menteri HAM Kritik Pemotongan Dana Otsus, Ancam Stabilitas dan Perdamaian Daerah

Dana Otsus memiliki karakteristik yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga. Menurutnya, dana ini tidak bisa diperlakukan semata sebagai urusan teknis fiskal.

Pigai: Yang Keracunan MBG 0,0017%, 99,99% Lainnya Berhasil

Pigai menegaskan bahwa kendala dalam program MBG bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju yang sudah jauh lebih lama melaksanakannya.

Menteri Pigai Enggan Sebut 3 Pendemo Hilang, DPR: Prioritas Utama Temukan Mereka

DPR menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal tiga orang pendemo pascademo Agustus 2025. Fokus utama: temukan keberadaan mereka dan kembalikan ke keluarga.

Menteri Pigai: Terlalu Cepat Menyimpulkan 3 Orang Pascademo Hilang, Mungkin sedang Bersembunyi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta publik tidak cepat menyimpulkan tiga orang yang dilaporkan hilang pascademo akhir Agustus 2025.

Menteri HAM Sebut Fasilitasi Ruang Demonstrasi Bukan Hal Baru, Banyak Negara sudah Menjalankannya

Hal Berbeda lanjut Pigai dengan Korea Selatan, yang melarang aksi dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

Menteri HAM Natalius Pigai: Penanganan Demonstrasi Jangan Berlebihan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan bahwa penanganan aksi unjuk rasa tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan.

Menteri Pigai Tanggapi Sorotan PBB soal Kekekrasan Aparat saat Aksi Demo

Menteri HAM Natalius Pigai merespons sorotan PBB soal aksi demo di Indonesia. Pemerintah akan melakukan pemulihan terhadap hak para korban demonstrasi yang berakhir ricuh di berbagai daerah.

Menteri HAM Minta Aparat Hindari Kekuatan Berlebihan Saat Tangani Demonstran

Presiden merujuk pada dokumen HAM internasional yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Kasus-Kasus Terdahulu Cukup untuk Membangkitkan Kesadaran Pelaku Bisnis atas HAM

Ia mencontohkan kasus lumpur Lapindo, di mana korporasi memiliki tanggung jawab atas kelalaian operasionalnya, namun ketika perusahaan tidak mampu menanggung beban tersebut.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia