Menteri Pigai: Putra Indonesia yang Akan Menangani Konflik Venezuela di Dewan HAM PBB

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal ikut mengurusi berbagai persoalan HAM yang dialami Venezuela.

Menurut Pigai, pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Selama 80 tahun berdiri, Indonesia untuk pertama kalinya berpeluang memimpin salah satu lembaga multilateral paling strategis di dunia.

“Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/1).

Baca juga : Konflik AS-Venezuela jadi Alarm Global, Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Pigai menilai pencapaian tersebut sebagai prestasi luar biasa bagi diplomasi Indonesia di tingkat global. Ia juga menyebut keberadaan Kementerian HAM menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Indonesia mendapatkan kepercayaan internasional.

Ia menegaskan, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memang telah diniatkan sejak awal pembentukan kementerian tersebut.

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Baca juga : Usai Maduro Ditangkap, Trump Minta Perusahaan AS Kuasai Kembali Ladang Minyak Venezuela

Dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Kemlu RI.

Apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk memimpin jalannya sidang dan seluruh proses internal Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai prinsip-prinsip multilateralisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

(Ant/P-4)