Sampaikan Keprihatinan, Kemlu Tegaskan Posisi Indonesia soal Krisis Venezuela Sesuai Hukum Internasional

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis Venezuela berdasarkan hukum internasional serta memastikan perlindungan WNI dan stabilitas kawasan.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bersifat konsisten dan berbasis prinsip, terutama dalam menolak segala bentuk ancaman maupun penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

"Posisi Indonesia itu jelas dan berbasis prinsip. Kita menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap setiap tindakan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan," kata Yvonne Mewengkang dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1).

Baca juga : Menteri Pigai: Putra Indonesia yang Akan Menangani Konflik Venezuela di Dewan HAM PBB

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kritik terhadap sikap resmi Indonesia yang tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat (AS) dalam pernyataannya terkait operasi militer yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh militer AS pada awal Januari 2026.

Yvonne menegaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah mendorong deeskalasi situasi, mengedepankan dialog, serta memastikan perlindungan warga sipil. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap norma internasional, stabilitas kawasan, serta keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela.

Menanggapi pertanyaan apakah absennya penyebutan AS dalam pernyataan resmi berkaitan dengan proses negosiasi tarif antara Indonesia dan AS, Yvonne menolak berspekulasi.

Baca juga : Konflik AS-Venezuela jadi Alarm Global, Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

"Saya tidak ingin berspekulasi tentang itu."

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa hingga kini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas belum merencanakan evakuasi terhadap 37 WNI yang berada di Venezuela. Hal tersebut didasarkan pada penilaian bahwa situasi keamanan berangsur stabil dan aktivitas masyarakat kembali normal.

Namun begitu, KBRI Caracas telah memiliki rencana kontingensi yang dapat dilaksanakan segera saat kondisi darurat dan status siaga naik ke siaga satu, kata Heni.

Heni menambahkan bahwa KBRI Caracas terus menjalin komunikasi dengan para WNI serta melakukan pemantauan situasi secara berkala, sembari berharap kondisi keamanan di Venezuela semakin kondusif.

Di sisi lain, terkait hubungan bilateral Indonesia dan AS, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk menandatangani dokumen akhir kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah proses perumusan perjanjian rampung.

Menurut Prasetyo, negosiasi kedua negara saat ini telah memasuki tahap akhir berupa pengecekan dan penyusunan draf oleh tim perunding pada 12–19 Januari 2026. Penandatanganan final oleh kedua kepala negara ditargetkan dapat dilakukan pada akhir Januari 2026. (Ant/E-4)