PBB Soroti Dugaan Penyiksaan Tahanan di Venezuela Pasca-Penangkapan Maduro

KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan yang menyebutkan praktik penyiksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut di Venezuela. Situasi ini tetap mengkhawatirkan meskipun Presiden Nicolás Maduro telah ditangkap pasukan Amerika Serikat pada Januari lalu.

Saat ini, posisi Maduro digantikan sekutu loyalnya, mantan Wakil Presiden Delcy Rodríguez. Di bawah kepemimpinan Rodríguez, sebuah undang-undang amnesti telah disahkan. Meski menyambut baik langkah tersebut, Türk memperingatkan masalah hak asasi manusia yang bersifat struktural dan sistemik tetap bertahan di Venezuela.

Ketidakpastian Data Tahanan

Türk menyatakan banyak warga Venezuela masih berada dalam "penahanan sewenang-wenang" meskipun UU Amnesti telah disahkan bulan lalu. Mirisnya, ia menambahkan terdapat seorang anak di antara mereka yang ditahan tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca juga : Presiden Nicolas Maduro Mengumumkan Kembalinya Kantor Hak Asasi Manusia PBB ke Venezuela

Laporan dari parlemen Venezuela, yang didominasi pendukung Maduro, mengeklaim lebih dari 7.700 orang telah diberikan "kebebasan penuh" melalui UU Amnesti. Namun, data tersebut berbanding terbalik dengan temuan lapangan. Kelompok hak asasi tahanan, Foro Penal, sejauh ini hanya mampu mengonfirmasi pembebasan kurang dari 700 orang.

Foro Penal juga memperingatkan bahwa lebih dari 500 orang masih mendekam di balik jeruji besi karena alasan politik. Menanggapi perbedaan data yang mencolok ini, Türk mendesak otoritas Venezuela untuk lebih transparan.

"Kantor kami telah meminta daftar resmi mereka yang dibebaskan, serta akses tanpa hambatan ke beberapa pusat penahanan, namun sejauh ini belum membuahkan hasil," ujar Türk di hadapan Dewan HAM PBB.

Baca juga : Venezuela Desak AS Bebaskan Nicolas Maduro di Sidang PBB

Laporan Penyiksaan di Pusat Penahanan

Lebih lanjut, Türk mengungkapkan adanya informasi mengenai penyiksaan dan penganiayaan yang terus berlanjut, khususnya di pusat penahanan Rodeo 1 dan Fuerte Guaicaipuro. Laporan ini diperkuat oleh Tim Pencari Fakta Internasional Independen untuk Venezuela.

Tim tersebut menyatakan telah menerima testimoni langsung dan dokumentasi mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan setelah tanggal 3 Januari. Dalam laporan sebelumnya, tim independen ini mendokumentasikan banyak kasus di mana tahanan menjadi sasaran penyiksaan, kekerasan seksual, hingga perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya.

Hingga saat ini, pejabat Venezuela belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Türk. Namun, di masa lalu, pemerintah Venezuela kerap menepis tuduhan penyiksaan tersebut sebagai klaim yang "dipolitisasi" dan didorong oleh kepentingan asing yang jahat. (BBC/Z-2)