Praktisi Hukum Ingatkan Bahaya Perang Informasi bagi Keamanan dan Stabilitas Negara

PRAKTISI hukum dan kolumnis, Agus Widjajanto, menyoroti keterkaitan antara kasus kekerasan yang menimpa tokoh kritis dengan potensi dinamika yang lebih luas terkait stabilitas keamanan nasional. Ia mengungkapkan adanya informasi yang beredar di kalangan hedge fund dan perbankan internasional mengenai indikasi pihak tertentu yang menginginkan Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil secara politik maupun keamanan.

Sasaran utamanya adalah melemahkan pemerintahan yang sah serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut Agus, sinyal tersebut perlu dibaca dalam perspektif geo-strategis dan geo-politis global.

“Jika informasi seperti ini sudah beredar di kalangan hedge fund dan bankir global, maka tidak bisa dianggap remeh. Indonesia saat ini berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga sangat strategis dalam peta kepentingan global,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Rabu, (1/4).

Baca juga : Praktisi Hukum: Pembentukan Opini Berperan Besar dalam Stabilitas Politik dan Geostrategis

Ancaman Perang Informasi di Era Digital

Dalam konteks kasus penyiraman air keras yang menjadi perhatian publik, Agus mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melihat peristiwa secara parsial. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.

Ia menilai, dalam era digital saat ini, operasi untuk menciptakan instabilitas tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik. Strategi yang digunakan kini beralih pada pembentukan opini publik, framing media, hingga eksploitasi isu-isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kasus seperti ini sangat rentan dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu. Misalnya dengan menggiring opini bahwa negara gagal melindungi warganya, atau bahkan menuduh institusi tertentu tanpa proses yang utuh. Ini berbahaya jika tidak disikapi secara kritis,” tegas Agus.

Baca juga : Kontras Desak Usut Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya indikasi framing yang cenderung mendiskreditkan institusi strategis seperti TNI. Menurutnya, jika narasi tersebut dibangun secara sistematis dan tidak berimbang, hal itu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Dalam analisisnya, perang informasi kini menjadi instrumen utama dalam kontestasi global. Narasi dapat dibentuk melalui berbagai kanal, mulai dari media massa hingga platform digital, untuk memengaruhi persepsi publik secara luas dan cepat.

Karena itu, Agus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta meningkatkan literasi digital dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. “Rakyat harus tahu dan cerdas. Jangan mau diadu domba. Stabilitas nasional adalah kepentingan bersama yang harus dijaga oleh semua pihak,” katanya.

Ia mengatakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah turut memberikan perspektif terkait pola teror yang menimpa kelompok kritis. Ia mengingatkan adanya potensi provokasi yang bertujuan membangun opini bahwa pemerintah bersifat otoriter atau false flag operation.

Prabowo menjelaskan bahwa false flag operation merupakan taktik di mana suatu aksi dirancang agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu, padahal pelaku sebenarnya adalah pihak lain dengan tujuan mengalihkan tuduhan dan membentuk persepsi publik.

Di sisi lain, Presiden menegaskan bahwa maraknya konten kritis di media sosial justru menunjukkan bahwa ruang kebebasan berpendapat tetap terbuka dan tidak dibatasi oleh pemerintah. Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi yang dapat memengaruhi persepsi publik di tengah situasi global yang dinamis.